Pengadaan Tanah Kas Desa Pengganti di Palihan Diawali dengan Audit
Pemkab Kulonprogo menargetkan pengadaan tanah kas pengganti Kalurahan Palihan rampung Oktober 2026 setelah tim dibentuk dan audit selesai.
Foto ilustrasi Koperasi Merah Putih. - ilustrasi dibuat oleh AI/ChatGPT
Harianjogja.com, KULONPROGO - Dinas Perindustrian, Koperasi UKM (DinperinkopUKM) Kulonprogo menyatakan, koperasi desa merah putih (KDMP) di wilayahnya sudah siap beroperasi seluruhnya. Totalnya ada 87 KDMP di Kalurahan dan satu KDMP Kelurahan yang sudah berbadan hukum yang akan beroperasi pasca dilaunching 23 Juli nanti.
Potensi KDMP di Kulonprogo memiliki perbedaan setiap kalurahannya. Sehingga nanti untuk yang menjadi fokus utama dalam operasional KDMP beranekaragam terkait usaha di sektor riilnya. "Potensi kearifan lokal tiap kalurahan berbeda, membuka kolaborasi dengan nelayan, gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok sadar wisata (Pokdarwis) itu elemen-elemen untuk disinergikan menjadi usaha sektor riil KDMP di Kulonprogo," ujar Kepala DinperinkopUKM Kulonprogo, Iffah Mufidati kepada Harian Jogja, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya posisi KDMP dengan Bumdes di kalurahan yang sudah ada akan bersinergi. Keduanya tidak mesti atau tidak harus menjadi pesaing di kalurahan dalam menjalankan operasional sektor riilnya. Sehingga tidak ada usaha bisnis dari keduanya yang malah mati karena persaingan.
"Bersinergi agar mendapat manfaat segi bisnis. Nanti yang sudah dijalankan Bumdes tidak diikuti KDMP. Namun apa yang belum dipunya atau dilakukan Bumdes akan dilakukan KDMP baik itu proses produksi, distribusi atau perdagangan bisa berbagi peran," imbuhnya.
BACA JUGA: Beli Tas di Bandara YIA, Perempuan Asal Depok Dapat Mobil Listrik dari InJourney Airports
Iffah menegaskan, potensi masing-masing harus ditemukan dan komunikasi harus berjalan lancar agar antara KDMP dan Bumdes tidak malah tumpang tindih. Nantinya operasional awal dilakukan menggunakan modal dari iuran pokok dan wajib anggota tidak menunggu modal pinjaman dari Bank Himbara. Pasalnya pinjaman Bank Himbara menunggu kebijakan dari pusat.
Sementara itu, Ketua KDMP Kalurahan Kembang, Nanggulan, Anjar Fitri Asmoko menjelaskan, sudah siap beroperasi pasca dilaunching. Keanggotaan sementara ini baru 21 orang yang nanti akan ditambahkan setelah dioperasionalkan sepenuhnya.
Aspek legalitasnya sudah dirampungkan termasuk NPWP dan nomor induk koperasinya. "Kami siap operasional, dari hasil rapat dengan anggota akan menempati kantor di balai desa. Diawal berjalan kami sudah siap penyediaan bibit dan sarana pertanian," ungkapnya. Menurutnya, ada opsi kantor KDMP Kembang berpindah tetapi masih menunggu kebijakan dari kalurahan terlebih dahulu.
Dia optimis keanggotaan akan bertambah banyak karena dari berbagai unsur masyarakat di Kembang sangat mendukung. Pria berusia 47 tahun itu menjelaskan, skenario mendapatkan modal usaha ada dua.
Pertama bekerja sama dengan pihak yang sudah punya usaha. "Jadi dalam hal ini kami sudah ada peternakan dan penyerapan hasil pertanian serta penyediaan bibit akan bekerja sama sebagai pengelola atau menjualkan produk tersebut," tuturnya.
Upaya itu sudah siap berjalan bekerja sama utamanya penyediaan bibit nanti sistemnya bagi hasil.
Namun pembagian hasil masih dalam pembahasan belum bisa disampaikannya. Opsi skenario modal awal lainnya bersandar dari pinjaman Bank Himbara.
Itu menjadi langkah lanjutan. Sementara ini bersumber dari modal awal juga dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. "Kalurahan kami ada Bumdes akan menjajaki kerja sama untuk mengoptimalkan Kembang lebih berkembang. Itu juga menjadi skenario untuk mendapatkan modal awal," bebernya.
Anjar mengklaim, modal awal dari kerja sama dengan melakukan penjualan bibit sudah mencapai sekitar Rp50 hingga 75 juta sekarang ini. Adapun lini usaha KDMP Kembang meliputi peternakan termasuk edu wisata, penyerapan hasil dan penyediaan bibit pertanian, sembako, kendaraan wisata VW, jasa foto, penyewaan drone, dan apotek serta klinik desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo menargetkan pengadaan tanah kas pengganti Kalurahan Palihan rampung Oktober 2026 setelah tim dibentuk dan audit selesai.
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas ditargetkan dimulai Oktober 2026 dan mulai beroperasi pada tahun depan.
KPU Kulonprogo menyiapkan kurikulum demokrasi yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pancasila atau PKN di sekolah dan madrasah.
Sleman memberangkatkan 325 KK transmigran selama 2010-2024. Pemberangkatan terbanyak terjadi pada 2012 setelah erupsi Gunung Merapi.
PSIM Jogja menyisakan anggaran pemain untuk putaran kedua Super League 2026/2027 agar tetap memiliki ruang merekrut pemain baru.