Angka Partisipasi Warga DIY Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Masih Rendah, Ini Saran DPRD

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menyoroti kondisi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai semakin timpang. Salah satu yang paling mencolok adalah rendahnya partisipasi anak-anak asli DIY untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meski pun Jogja selama ini dikenal sebagai kota pelajar.

Menurut Dwi Wahyu, kesenjangan pendidikan di DIY tak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan yang masih membayangi banyak keluarga. Kondisi tersebut juga memicu persoalan sosial lain seperti pernikahan dini yang angkanya dinilai masih tinggi.

“Ketika ada kesenjangan pendidikan karena kemiskinan, maka yang terjadi ada pernikahan dini. Pernikahan dini di DIY, berdasarkan data, masih tergolong tinggi,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

BACA JUGA: Bangunan Ambruk di Jepang, 1 Pekerja Magang Asal Indonesia Tewas

Ia juga memaparkan data Badan Pusat Statistik DIY yang dirilis 1 Juni 2024, tingkat pendidikan penduduk DIY sebagian besar masih bertumpu pada lulusan sekolah dasar sebanyak 22,27 persen dan lulusan sekolah menengah sebesar 35,96 persen.

Adapun partisipasi kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi anak-anak asli DIY disebut belum mencapai 15 persen. Menurutnya, fenomena ini menjadi ironi di tengah citra Jogja yang selama ini menjadi tujuan utama pelajar dari berbagai daerah.

“Menurut saya persoalan pendidikan tidak main-main untuk di DIY kalau ingin tetap menjadi parameter nasional sebagai kota pelajar, dan kita tuan rumah sendiri malah tidak belajar,” kata Dwi Wahyu.

Ia menegaskan rendahnya minat melanjutkan pendidikan tinggi belum tentu hanya disebabkan persoalan biaya, meskipun tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga sering dikeluhkan masyarakat. Karena itu, pihaknya telah mengusulkan agar Dinas Pendidikan melakukan deteksi dini untuk mengetahui apa saja faktor utama yang membuat anak-anak enggan kuliah.

Selain itu, ia menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang sebagian besar masih mengandalkan honor dari komite sekolah. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan.

BACA JUGA: Modus Top Up Saldo untuk Transaksi Digital, Tiga Orang Edarkan Uang Palsu di Sleman

Sebagai langkah perbaikan, DPRD DIY akan mendorong pemanfaatan dana keistimewaan secara lebih optimal, termasuk untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik dan meringankan beban biaya pendidikan.

Dwi Wahyu berharap langkah-langkah ini dapat memulihkan minat anak-anak DIY untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga Jogja dapat mempertahankan reputasinya sebagai kota pelajar yang inklusif bagi seluruh warganya, bukan hanya pelajar dari luar daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.