Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Foto ilustrasi pembagian Bansos dibuat oleh Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul tidak mempermasalahkan adanya wacana dari Kementerian Sosial yang akan memberikan bantuan sosial kepada warga maksimal lima tahun. Pasalnya, program yang dijalankan di Bumi Handayani tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tapi juga ada pemberdayaan agar kelompok sasaran bisa lebih sejahtera.
Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan, sudah mendengar adanya wacana dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akan membatasi pemberian bansos. Setiap penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan sepanjang hidup, namun hanya dibatasi hingga lima tahun.
BACA JUGA: Viral Kabar Siswa Sekolah Rakyat di Solo Kesurupan, Respati Ardi: Mungkin Hanya Kelelahan
“Tidak ada masalah dan pada prinsipnya kami siap mendukung program tersebut,” kata Nurudin, Senin (28/7/2025).
Pihaknya juga terus melakukan evaluasi terkait dengan penyaluran bansos. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya agar bantuan bisa diberikan secara tepat sasaran.
“Kami berupaya selektif agar tepat sasaran. Makanya terus dilakukan evaluasi secara berkala,” ungkapnya.
Menurut penyaluran bansos tidak hanya bersifat memberikan bantuan seperti beras maupun permakanan. Pasalnya, juga ada program pemberdayaan dengan harapan keluarga penerima manfaat bisa lebih sejahtera dan berdaya.
Sejumlah program pemberdayaan yang telah digulirkan di antaranya kelompok usaha bersama (KUBE) dengan sasaran bapak-bapak. Sedangkan untuk kelompok perempuan atau ibu-ibu digulirkan program usaha sosial ekonomi produktif.
“Kami juga ada pelatihan-pelatihan hingga pemberian modal usaha yang disesuaikan dengan regulasi. Intinya kalau sudah tidak kemampuan maka akan dibantu, tapi kalau bisa diberdayakan maka mendapatkan program pemberdayaan agar bisa meningkat taraf hidupnya,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Purwanto siap mendukung program penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan harus benar-benar diawasi dan dievaluasi agar program dapat tepat sasaran.
“Makanya data penerima harus dipastikan valid agar tidak menimbulkan masalah. Jadi, penyaluran harus dipastikan dapat tepat sasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
IHSG menguat 1,78% ke 5.344,41 pada Jumat. Seluruh 11 sektor saham menghijau di tengah sentimen global dan domestik.
Microsoft 365 mengalami gangguan global. BSSN mengeluarkan 8 langkah mitigasi dan imbauan keamanan untuk mencegah serangan phishing.
PNBP hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120% target APBN. Penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.