Jembatan Jonge Diperbaiki, Jadi Prioritas Infrastruktur di Gunungkidul
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau pembangunan jembatan Jonge di Kalurahan Pacarejo, Semanu, Jumat, untuk mengatahui perkembanganya.
Aktivitas perparkiran di kawasan Pasar Argosari, Wonosari. Pendapatan dari retribusi parkir ini meningkat setelah dikelola oleh pihak ketiga. Kamis (31/7/2025) Harian Jogja/David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kalangan DPRD Gunungkidul meminta bupati bisa membuat terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor retribusi. Pasalnya, hasil pengawasan dari wakil rakyat dinilai pendapatan yang masuk masih rendah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti mengatakan, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan Bagian Hukum, Setda Gunungkidul. Agenda dilakukan untuk membahas optimalisasi PAD dari sektor retribusi.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Terancam Kekurangan Air Bersih
“Pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat internal dewan berkaitan dengan fungsi pengawasan. Makanya, bapemperda diminta membuat kajian hukum terkait dengan optimalisasi pendapatan retribusi,” katanya, Kamis (31/7/2025).
Hasil kajian dengan Bagian Hukum diketahui bahwa pendapatan retribusi masih bisa ditingkatkan. Meski demikian, Ery mengakui upaya ini harus ada terobosan dilakukan oleh Bupati Gunungkidul dalam upaya optimalisasi.
Salah satunya menyangkut dengan skema penarikan retribusi. Selama ini, kata dia, penarikan banyak yang dilakukan oleh petugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut dia, banyak opsi untuk penarikan karena bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga potensi dapat dioptimalkan. Di sisi lain, penarikan juga bisa melibatkan pihak ketiga.
Penarikan dengan pihak ketiga, kata Ery, sudah dilakukan untuk masalah perparkiran di Gunungkidul. Adapun hasilnya juga mengalami kenaikan signifikan.
“Pada saat dikelola OPD, pendapatan hanya kisaran Rp400 juta, tapi setelah dikelola pihak ketiga bisa naik signifikan karena tembus di kisaran Rp2 miliar. Terobosan-terobosan ini perlu dilalukan untuk mengoptimalkan pendapatan,” katanya.
Ditambahkan dia, perubahan didalam skema penarikan juga sudah dilakukan pengkajian. Pasalnya, untuk regulasi dalam pelaksanaan cukup dibuatkan peraturan bupati sehingga prosesnya tidak membutuhkan waktu lama.
“Jadi bisa mulai dilaksanakan mulai tahun depan. Hasil kajian ini, nantinya akan masuk dalam fungsi pengawasan DPRD yang kemudian direkomendasikan ke bupati,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mendukung penuh upaya pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki. Pasalnya, masih banyak sektor yang bisa digali sehingga pemasukan yang diperoleh dapat dimaksimalkan.
Menurut dia, dengan PAD yang lebih tinggi maka akan berdampak signifikan terhadap upaya pembangunan di daerah. “Pemasukan yang diperoleh nantinya juga kembali ke Masyarakat dalam bentuk program seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya,” kata Endang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau pembangunan jembatan Jonge di Kalurahan Pacarejo, Semanu, Jumat, untuk mengatahui perkembanganya.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.
Maskapai penerbangan Eropa mulai memangkas penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet yang membuat sejumlah rute tidak lagi menguntungkan.
Meta menghadirkan fitur Incognito Chat AI di WhatsApp dengan teknologi Pemrosesan Privat untuk menjaga kerahasiaan percakapan pengguna.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan korupsi pemerasan OPD.
Mendag Budi Santoso memastikan impor bahan baku plastik berupa nafta dari AS mulai masuk Indonesia pada pertengahan Mei 2026.