DPRD Bantul Dorong Pemkab Kreatif Hadapi Efisiensi 2026

Harianjogja.com, BANTUL – DPRD Bantul meminta pemerintah daerah kreatif dan proaktif menghadapi efisiensi anggaran yang kembali dilakukan pada 2026. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga diminta menjadi fokus utama agar keuangan daerah tetap stabil.

DPRD Bantul mendorong pemerintah setempat untuk lebih kreatif dan proaktif menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang diperkirakan kembali dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Legislatif meminta seluruh jajaran pemerintah berhemat sekaligus mencari cara agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dibandingkan tahun ini.

Anggota Komisi B DPRD Bantul, Heru Sudibyo, mengakui pemangkasan anggaran yang akan kembali dilakukan oleh pemerintah pusat tahun depan membuat berbagai pos pendanaan program harus dirasionalisasi, bahkan hingga hal-hal kecil. Ia menyebut, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) mau tak mau harus dibarengi dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.

“Dengan pemotongan TKD ini kami sedih juga, tetapi mau bagaimana lagi, karena ini kebijakan pusat, jadi kami harus menyesuaikan. Kami di DPRD tentu juga akan beradaptasi,” kata Heru, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, efisiensi tidak hanya dilakukan di DPRD, tetapi juga di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan rutin yang tidak mendesak diminta dilakukan di kantor tanpa perjalanan dinas untuk menekan biaya. “Seperti kebutuhan ATK, pelayanan tamu, hingga kegiatan luar kantor, semua harus ditekan. Fokusnya pada efisiensi,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Komisi B DPRD Bantul tetap mendorong Pemkab agar menjaga kinerja PAD. Heru menyebut, pihaknya akan bertemu dengan OPD mitra kerja untuk memastikan target PAD tetap realistis dan tercapai, terutama dari sektor pariwisata dan pajak daerah. “Sektor wisata dan pajak daerah harus dimaksimalkan. Kami akan mengawal supaya pendapatan tetap meningkat, meskipun ruang fiskal semakin sempit,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, menyebut pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi penurunan dana transfer pusat dengan mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor retribusi.

“Solusinya memang peningkatan PAD, tidak hanya dari pajak daerah, tetapi juga retribusi. Jenis retribusi sangat beragam, jadi akan kami optimalkan baik dari sisi layanan maupun penerimaan, mulai dari pelayanan kesehatan, pasar tradisional, perizinan, hingga objek wisata,” kata Istirul.

Ia memastikan sinergi antara BPKPAD dan OPD terkait akan terus diperkuat agar pembangunan di Bantul tetap berjalan meskipun ruang fiskal tahun depan dipastikan semakin ketat. “Kami optimistis semua program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan prioritas program yang benar-benar terukur dan cermat,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.