ASEAN Percepat Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Ilustrasi bantuan hukum - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY berkolaborasi dengan 26 organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi untuk memperkuat kualitas pendampingan hukum agar warga miskin tak lagi berjuang sendirian.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo mengatakan OBH tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY sehingga masyarakat di tingkat akar rumput mudah menjangkau.
"Bantuan hukum bukan sekadar formalitas. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan pembelaan yang adil," ujar dia, Jumat (25/9/2025).
Soleh menegaskan bahwa bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Menurut dia, layanan itu mencakup perkara litigasi maupun non-litigasi, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
"Prosedur pengajuan bantuan hukum tidak rumit, sementara dukungan pembiayaan yang disediakan pemerintah juga cukup besar. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata dia.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menambahkan bahwa kualitas pemberian bantuan hukum harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip keadilan.
BACA JUGA: Eks Kadiskominfo Sleman Tersangka Korupsi, Bupati: Pembelajaran bagi Saya
Menurut Agung, hal itu tidak cukup hanya menyediakan akses, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pendampingan yang profesional dan berintegritas.
Bantuan hukum bukan sekadar formalitas. "Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan pembelaan yang adil," katanya.
Karena itu, kolaborasi dengan OBH harus disertai peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi kompetensi advokat maupun manajemen penanganan kasus.
Dengan dukungan 26 OBH di DIY, ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang merasa sendirian ketika berhadapan dengan masalah hukum. Bantuan hukum adalah jembatan keadilan bagi masyarakat miskin.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Inilah esensi dari negara hukum yang sesungguhnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Anggaran jalan DIY 2027 baru sekitar 30%. DPRD DIY memprioritaskan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak di tengah keterbatasan fiskal.
Alex Marquez kembali balapan di MotoGP Portugal 2026 setelah absen karena operasi. Ia siap menjalani dua seri terakhir bersama Gresini.
Alex Marquez kembali balapan di MotoGP Portugal 2026 setelah absen karena operasi. Ia siap menjalani dua seri terakhir bersama Gresini.
Persib menjamu Shan United di Shopee Cup 2026/2027. Igor Tolic mewaspadai kekuatan fisik, bola mati, dan serangan langsung tim Myanmar.
Borneo FC bermain imbang 0-0 melawan Manila Digger pada babak pertama Grup A ASEAN Club Championship 2026 di Stadion Segiri.