Anggaran Terbatas, DPRD DIY Prioritaskan Perbaikan Jalan 2027

Ariq Fajar Hidayat
Ariq Fajar Hidayat Rabu, 18 November 2026 20:27 WIB
Anggaran Terbatas, DPRD DIY Prioritaskan Perbaikan Jalan 2027

Foto ilustrasi. /Ist-Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Perbaikan jalan provinsi yang rusak menjadi prioritas DPRD DIY dalam penyusunan anggaran infrastruktur 2027. Di tengah kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pemerintah diminta lebih mengutamakan pemeliharaan ruas jalan yang membutuhkan penanganan daripada pembangunan maupun peningkatan jalan baru.

Alokasi anggaran infrastruktur jalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2027 masih berkisar 30%. Angka tersebut belum memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 40%, yang pemenuhannya kemungkinan baru diupayakan pada 2028.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi kendala untuk memenuhi target alokasi anggaran infrastruktur jalan. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat mengejar ketentuan tersebut pada 2027.

"Iya belum mencapai 40% dikarenakan kemampuan fiskal kita di tahun 2027 ini kita tunda dulu. Semoga di tahun 2028 nanti target kita bisa tercapai," kata Nur, Rabu (18/11/2026).

Dengan anggaran yang belum memadai, penanganan jalan rusak dinilai lebih mendesak dibandingkan membuka proyek pembangunan baru. Pemeliharaan diharapkan dapat menjaga kondisi ruas jalan yang sudah ada sekaligus mencegah kerusakan semakin berat dan berujung pada kebutuhan biaya yang lebih besar.

Politisi Fraksi Gerindra tersebut juga menyoroti ruas jalan provinsi yang terkoneksi dengan jalan nasional. Jalur menuju maupun dari pintu keluar tol (exit tol) menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam penentuan prioritas pemeliharaan.

"Terutama jalan-jalan provinsi yang menyambung dari jalan nasional seperti jalur-jalur menuju dan dari exit tol," ujarnya.

Konektivitas antjalan tersebut menjadi pertimbangan karena ruas provinsi berperan menghubungkan akses dari jalan nasional menuju jalur lainnya. Komisi C meminta penanganan kerusakan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ruas yang paling mendesak, di tengah ruang anggaran yang terbatas.

Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Sulit Dilakukan

Keterbatasan fiskal juga membuat ruang untuk mengurangi anggaran infrastruktur jalan dinilai semakin sempit. Komisi C DPRD DIY menyebut sejumlah program yang telah masuk dalam perencanaan anggaran merupakan kebutuhan prioritas, sehingga tidak mudah untuk kembali dipangkas.

Nur mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan bagi komisi yang membidangi infrastruktur. Di satu sisi, anggaran harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, tetapi di sisi lain kebutuhan pemeliharaan dan penanganan infrastruktur tetap harus dipenuhi.

"Kalau di Komisi C ini kan komisi infrastruktur. Jadi sangat sulit sekali memangkas karena kondisi budgeting-nya yang sangat mepet ini. Ini aja kita sudah, yang lain-lain ini betul-betul skala prioritas, kita sudah tidak ada yang bisa dipangkas lagi," katanya.

Meski demikian, penyesuaian alokasi masih dapat dilakukan melalui rasionalisasi dan pergeseran anggaran. Langkah tersebut menjadi salah satu opsi agar program penting tetap terlaksana tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.

Menurut Nur, pemeliharaan jalan perlu tetap diperhatikan karena kerusakan yang dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Dengan penanganan sejak awal, pemerintah diharapkan bisa menjaga kondisi jalan tanpa harus menunggu kerusakan semakin parah.

RAPBD DIY 2027 Defisit Rp130,38 Miliar

Keterbatasan anggaran infrastruktur tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD DIY 2027. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebelumnya memaparkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp4,80 triliun dan belanja daerah Rp4,94 triliun dalam rapat paripurna DPRD DIY.

Dengan rencana pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD DIY 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp130,38 miliar.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan pemerintah daerah harus menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal. Sektor infrastruktur jalan menjadi salah satu yang perlu menyesuaikan, meskipun pemeliharaan tetap didorong agar kondisi jalan provinsi tidak semakin memburuk dan kebutuhan penanganannya tidak membengkak pada tahun berikutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online