Rencana Pembangunan Barak Militer di DIY, DPRD Ingatkan Ancaman Lahan Pertanian

Ariq Fajar Hidayat
Ariq Fajar Hidayat Senin, 16 November 2026 13:57 WIB
Rencana Pembangunan Barak Militer di DIY, DPRD Ingatkan Ancaman Lahan Pertanian

Ilustrasi, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan/Bisnis Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di kawasan hutan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat perhatian DPRD DIY. Legislatif mengingatkan agar kebutuhan pertahanan negara tidak berujung pada berkurangnya kawasan hutan maupun lahan pertanian produktif yang jumlahnya semakin terbatas.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menilai rencana pemanfaatan ruang tersebut harus dikaji secara matang sejak awal. Terlebih, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk mendukung kepentingan pertahanan.

"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif," kata Andriana, Senin (16/11/2026).

Wacana Barak Militer Muncul dalam Rapat Pengawasan Kehutanan

Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk kebutuhan pertahanan mencuat setelah Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pertemuan yang digelar DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 tersebut memunculkan informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Andriana menegaskan Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan. Namun, keterbatasan ruang di DIY membuat setiap rencana penggunaan lahan harus memperhitungkan konsekuensinya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dia mengingatkan bahwa kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Keberadaannya memiliki fungsi ekologis, mulai dari menjaga sumber daya air hingga melindungi keanekaragaman hayati.

Selain fungsi lingkungan, kawasan hutan juga mempunyai nilai edukasi, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya perlu mempertimbangkan berbagai fungsi yang melekat pada kawasan tersebut.

DPRD DIY Ingatkan Perlindungan Hutan dan Ketahanan Pangan

Perhatian DPRD DIY tidak hanya tertuju pada kawasan hutan, tetapi juga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Andriana menilai LP2B merupakan salah satu penopang produksi pangan daerah sehingga perlindungannya harus tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan tata ruang.

Menurutnya, kepentingan pertahanan dan ketahanan pangan tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan sebagai bagian dari ketahanan nasional.

"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujarnya.

Lima Aspek yang Harus Dipenuhi Jika Lahan Digunakan

Komisi B DPRD DIY mencatat sedikitnya lima aspek yang perlu dipenuhi apabila terdapat permohonan penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan.

Berikut lima hal yang menjadi perhatian DPRD DIY:

1. Transparansi informasi lokasi dan penggunaan lahan. Pemerintah harus membuka informasi mengenai lokasi, luas lahan, status kawasan, tujuan, hingga bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Kejelasan informasi diperlukan agar rencana pemanfaatan ruang dapat diketahui dan diawasi.

2. Kepastian hukum. Seluruh proses pemanfaatan kawasan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kajian dampak lingkungan dan sosial. Kajian harus mencakup potensi perubahan ekosistem, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

4. Perlindungan lahan pertanian pangan. Pemanfaatan ruang tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap LP2B ataupun mengganggu kemampuan daerah dalam memproduksi pangan.

5. Pelibatan berbagai pihak. Pembahasan perlu melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, hingga masyarakat yang terdampak.

Lima aspek tersebut dinilai penting agar setiap rencana pemanfaatan kawasan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Komisi B DPRD DIY Akan Panggil DLHK

Dalam menentukan kebijakan pembangunan, Andriana juga mengingatkan pentingnya menjadikan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai pijakan.

Prinsip tersebut menekankan perlunya menjaga keseimbangan kehidupan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Nilai ini dinilai relevan dalam mempertimbangkan rencana penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian di DIY.

Sebagai langkah awal, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY untuk membahas perkembangan wacana pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Melalui pertemuan itu, DPRD ingin mengetahui sejauh mana komunikasi yang telah berlangsung antara instansi terkait dengan pemerintah daerah mengenai rencana penggunaan kawasan hutan.

Andriana menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pemanfaatan ruang tetap memperhatikan karakteristik wilayah DIY. Terlebih, keterbatasan lahan membuat penggunaan setiap kawasan harus diperhitungkan secara cermat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online