Enam Raperda DIY 2027 Disiapkan, Pekerja Rentan Jadi Sasaran

Ariq Fajar Hidayat
Ariq Fajar Hidayat Minggu, 15 November 2026 13:57 WIB
Enam Raperda DIY 2027 Disiapkan, Pekerja Rentan Jadi Sasaran

Ilustrasi undang-undang. - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Perlindungan pekerja informal dan kelompok pekerja rentan menjadi salah satu agenda legislasi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY pada 2027. Regulasi yang disiapkan tersebut mengatur perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang membutuhkan perlindungan sosial.

Rancangan peraturan daerah (raperda) itu menjadi satu dari enam regulasi yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DIY 2027. Usulannya berasal dari Pemda DIY, sedangkan lima raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD DIY.

Lima regulasi usulan DPRD tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, pengelolaan sumber daya air, pemajuan permuseuman, serta pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan perlindungan sosial bagi pekerja perlu menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan bagian penting dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan daerah.

Melalui raperda perlindungan pekerja, Pemda DIY berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan.

"Melalui rancangan peraturan daerah ini, diharapkan kepentingan terkait dalam mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan," kata Sultan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat (13/11/2026).

Sultan berharap pembahasan regulasi tersebut memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah serta keselarasan dengan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional juga harus menjadi pertimbangan.

Lima Raperda Inisiatif DPRD DIY

Selain perlindungan pekerja, lima raperda inisiatif DPRD DIY menyasar sejumlah sektor pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sumber daya air.

Sultan menilai persoalan air di DIY semakin kompleks seiring tekanan terhadap kebutuhan air tanah akibat perkembangan sektor pariwisata dan kawasan perkotaan.

Tantangan lainnya meliputi alih fungsi lahan hingga ancaman kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan karst. Karena itu, pengaturan sumber daya air perlu mencakup konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pengelolaan tersebut juga harus menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keadilan akses masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Raperda sumber daya air diharapkan memperjelas kewenangan lintas sektor sekaligus memperkuat perlindungan mata air dan upaya mitigasi krisis air.

Di bidang ekonomi, DPRD DIY mengusulkan dua regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil serta ekonomi kreatif. Sultan menilai kedua sektor tersebut memiliki kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan menopang perekonomian daerah.

Untuk pemberdayaan usaha kecil, pengaturan nantinya diharapkan mencakup sejumlah aspek, antara lain:

Fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Pendampingan usaha.
Standardisasi produk.
Perluasan akses pemasaran.

Sementara itu, raperda pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif diharapkan memperjelas pembagian peran berbagai pihak. Unsur yang terlibat meliputi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Pelayanan Publik dan Permuseuman Juga Masuk Agenda

Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik menjadi regulasi lain yang diusulkan DPRD DIY. Aturan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sultan menekankan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut, yakni standar pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pengaduan yang responsif.

Menurut Sultan, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, regulasi juga perlu memperhatikan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

Dengan pengaturan tersebut, pelayanan pemerintah diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, adil, dan berkualitas.

Adapun raperda mengenai pemajuan permuseuman perlu disusun dengan memperhatikan pembagian kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sultan mengingatkan Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Museum. Keberadaan regulasi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan raperda permuseuman.

Jadwal Pembahasan Enam Raperda DIY 2027

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan pembahasan enam raperda dalam Propemperda 2027 akan dilaksanakan secara bertahap selama satu tahun.

Pembagian agenda pembahasan berdasarkan triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan pertama: Raperda pengelolaan sumber daya air serta raperda pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif.
Triwulan kedua: Raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil serta raperda pemajuan permuseuman.
Triwulan ketiga: Raperda penyelenggaraan pelayanan publik serta raperda perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain enam raperda tersebut, Propemperda DIY 2027 juga mencakup tiga raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.

Ketiga agenda tersebut meliputi:

Triwulan kedua: Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026.
Triwulan ketiga: Raperda perubahan APBD 2027.
Triwulan keempat: Raperda APBD 2028.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online