Pendaki Ilegal Merapi Dijatuhi Sanksi Bersih-Bersih hingga 48 Kali
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
Foto ilustrasi ASN, dibuat menggunakan Artificial Inteligence.
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengusulkan 442 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penerimaan tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Jumlah tersebut terdiri atas 402 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 40 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Heri Kuntadi, mengatakan usulan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis, kesehatan, dan guru di lingkungan Pemkab Sleman.
“Untuk usulan baru ini, memang baru memenuhi sebagian kebutuhan, belum seluruh kebutuhan. Namun demikian, usulan formasi tersebar hampir di seluruh organisasi perangkat daerah [OPD],” katanya, Jumat (13/11/2026).
Heri menjelaskan, berdasarkan analisis beban kerja (ABK), kebutuhan penambahan pegawai di lingkungan Pemkab Sleman mencapai sekitar 4.307 orang. Angka tersebut merupakan bagian dari total kebutuhan pegawai sebanyak 15.594 orang.
Kebutuhan tambahan pegawai itu mencakup tenaga guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis yang terdiri atas tenaga pelaksana dan tenaga fungsional.
Formasi Diprioritaskan untuk OPD yang Kekurangan Pegawai
Menurut Heri, pengisian formasi akan diprioritaskan bagi unit kerja yang mengalami kekurangan pegawai. Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan tenaga teknis di sejumlah OPD agar pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Prioritas pengisian untuk memenuhi unit-unit yang kekurangan, terutama pemenuhan tenaga teknis di OPD,” jelasnya.
Namun, penambahan pegawai melalui usulan formasi tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Heri memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menggaji pegawai dari formasi yang diusulkan mencapai sekitar Rp1,3 miliar per bulan.
Kepastian Rekrutmen ASN 2026 Masih Menunggu Pemerintah Pusat
Heri menegaskan 442 formasi tersebut masih sebatas usulan dari Pemkab Sleman. Hingga kini, BKPP Sleman belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai kepastian pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2026 untuk pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sleman.
“Ini baru usulan. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat apakah akan ada pengadaan ASN tahun 2026 di pemerintah daerah,” pungkasnya.
Meski demikian, Heri berharap sebagian kebutuhan tenaga ASN dan PPPK yang telah diusulkan Pemkab Sleman dapat dipenuhi pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
PSIM Jogja menghadapi Persik tanpa penonton. Laskar Mataram yang berada di peringkat ke-17 membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi.
Sebab, kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri di ruang kosong. Jauh sebelum proklamasi dibacakan Soekarno dan Hatta, Nusantara telah memiliki
iPhone 17 hilang di Malioboro malah dijadikan alat pemerasan. Mahasiswa berinisial DK ditangkap setelah meminta tebusan Rp5 juta.
BNNP DIY menggandeng 150 pelajar dari 14 sekolah dalam program Ananda Bersinar Goes to School untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kulon Progo menyiapkan BTT hampir Rp1 miliar dan memetakan titik rawan longsor serta banjir menghadapi puncak musim hujan.