Target Pembangunan 600 Km Jalan, DPRD Bantul Minta Pemkab Tak Hanya Andalkan APBD

Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Bantul mendorong pemerintah kabupaten mencari sumber pendanaan alternatif untuk merealisasikan target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 kilometer (km). Target infrastruktur pada masa kepemimpinan Bupati Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Aris Suharyanta tersebut dinilai sulit dicapai jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dorongan tersebut muncul di tengah terbatasnya realisasi perbaikan jalan dalam dua tahun terakhir. Total panjang jalan yang diperbaiki selama periode tersebut disinyalir belum mencapai 100 km, sedangkan pada 2026 perbaikan baru mencakup 18,8 km yang tersebar di 63 ruas jalan.

Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal, mengatakan target pembangunan jalan perlu direalisasikan secara bertahap setiap tahun. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah mengharuskan pemerintah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan di luar APBD.

"Kami tentu mendorong agar ini dimaksimalkan setiap tahunnya dan jangan hanya mengandalkan APBD saja. Bisa dari sumber anggaran lain, tidak hanya APBD," katanya, Selasa (3/11/2026).

BKK DIY hingga Anggaran Pusat Bisa Dimanfaatkan
Suradal menyebut terdapat sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Bantul. Sumber tersebut antara lain Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY serta program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Dia juga mengungkapkan adanya potensi tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp100 miliar untuk kabupaten pada 2027. Namun, informasi tersebut masih perlu ditunggu kepastian besaran maupun alokasi anggarannya.

"Tambahan anggaran ini nantinya bisa diarahkan untuk mendukung program unggulan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan," ungkapnya.

Menurut Suradal, target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 km sebenarnya telah dirinci Pemkab Bantul sejak awal masa pemerintahan. Namun, perubahan kondisi fiskal daerah berpotensi menjadi kendala apabila pembiayaannya hanya bersumber dari kemampuan keuangan kabupaten.

DPRD Bantul Siapkan Dukungan Melalui APBD dan BKK
Selain mendorong pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemda DIY, DPRD Bantul juga akan mendukung pembangunan jalan melalui penganggaran APBD.

Dukungan tersebut dapat disalurkan melalui alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Anggota DPRD juga memiliki ruang untuk mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran maupun skema BKK.

Suradal menjelaskan skema tersebut dapat membantu pembangunan jalan lingkungan yang belum terakomodasi dalam anggaran dinas.

"Jalan lingkungan yang tidak bisa dikover dari APBD dinas, melalui usulan teman-teman dewan bisa direalisasikan lewat BKK," ujarnya.

Dia memastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran. Selain itu, program pembangunan berbasis padat karya tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur.

DPRD Optimistis Target 600 Km Jalan Tercapai
Suradal menyatakan optimistis target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 km dapat direalisasikan. Dia menjelaskan cakupan target tersebut tidak hanya meliputi jalan kabupaten, tetapi juga jalan lingkungan, desa, provinsi, hingga jalan nasional.

"Jadi target 600 km itu kami optimistis tercapai, status jalan kan bukan cuman kabupaten tapi juga jalan lingkungan, desa, provinsi sampai jalan nasional," katanya.

Dengan cakupan berbagai status jalan tersebut, DPRD Bantul mendorong agar pemerintah memaksimalkan seluruh peluang pendanaan yang tersedia. Upaya itu dinilai penting agar target pembangunan infrastruktur selama masa kepemimpinan Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta dapat berjalan bertahap.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.