Infrastruktur Kulon Progo 2027 Fokus Pemeliharaan dan Rekonstruksi Jalan

Harianjogja.com, KULON PROGO—Alokasi belanja infrastruktur Kabupaten Kulon Progo dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp425.235.569.531 atau sekitar Rp425,2 miliar. Anggaran tersebut mencakup sekitar 36,48% dari total belanja daerah dan diarahkan antara lain untuk pemeliharaan rutin serta rekonstruksi jalan.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, porsi belanja infrastruktur itu meningkat secara persentase dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 yang berada di angka 33%.

Kepala Bidang Anggaran BKAD Kulon Progo, Sandhatya Sarigani, mengatakan kenaikan tersebut terlihat dari perbandingan proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah.

"Secara persentase meningkat bila dibandingkan dengan APBD-P 2026 yang sebesar 33 persen dari belanja daerah," ujar Sandhatya saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, Sandhatya menjelaskan kenaikan persentase itu tidak otomatis berarti nilai nominal anggaran infrastruktur lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, struktur anggaran pada tahap KUA-PPAS belum sepenuhnya memasukkan belanja yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.

"Karena dibandingkan dengan total belanja, dan pada tahap KUA-PPAS belum dianggarkan belanja yang dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat," terangnya.

Infrastruktur Kulon Progo 2027 Fokus Pemeliharaan Jalan

Berdasarkan penelusuran data melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan penghitungan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP), belum tercatat alokasi khusus untuk pembangunan jalan baru pada 2027.

Sandhatya menyebut anggaran infrastruktur tahun depan lebih banyak diarahkan untuk menjaga kondisi jalan yang sudah ada dan melakukan rekonstruksi.

"Kalau saya telusuri, tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di 2027. Paling besar alokasi di 2027 ini untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan rekonstruksi jalan," ungkap Sandhatya.

Selain sektor jalan, kebijakan belanja infrastruktur Kulon Progo pada 2027 juga diselaraskan dengan tema konektivitas kawasan tematik produksi pangan nasional. Dukungan untuk sektor pertanian di antaranya dialokasikan melalui program pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Anggaran sebesar Rp425,2 miliar tersebut merupakan akumulasi belanja infrastruktur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, anggaran itu tidak hanya terpusat pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Anggaran Infrastruktur Berpeluang Bertambah

BKAD Kulon Progo masih membuka peluang bertambahnya porsi anggaran infrastruktur apabila terdapat kepastian tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tambahan tersebut dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sandhatya berharap tambahan pendapatan dari pemerintah pusat dapat memperbesar ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

"Diharapkan bila ada tambahan pendapatan dari pemerintah pusat, seperti tambah DAU atau DAK, belanja infrastruktur juga bisa bertambah," tambah Sandhatya.

Saat ini, penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027 telah berlanjut dari tahapan KUA-PPAS menuju pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo.

Sesuai jadwal, persetujuan bersama R-APBD direncanakan berlangsung pada November mendatang. Setelah itu, rancangan anggaran akan dikirimkan kepada Pemerintah DIY untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD pada akhir Desember 2026.

DPRD Minta Belanja Infrastruktur Dimaksimalkan

Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Suharto, mengatakan pembahasan RAPBD 2027 masih berlangsung secara intensif. Ia mendorong agar pelaksanaan belanja infrastruktur diawasi dengan baik oleh setiap sektor terkait setelah anggaran disahkan.

Menurut Suharto, pengawasan diperlukan agar alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang masih berlaku.

"Kami sedang bekerja keras menyusun APBD Kulon Progo 2027, belanja infrastruktur harus benar-benar dimaksimalkan di tengah efisiensi pusat yang masih berlaku," jelasnya.

Dengan fokus pada pemeliharaan dan rekonstruksi jalan serta dukungan terhadap jaringan irigasi, belanja infrastruktur Kulon Progo pada 2027 diarahkan untuk mendukung konektivitas dan sektor produksi pangan. Besaran akhir anggaran masih dapat berubah mengikuti hasil pembahasan RAPBD dan kepastian transfer dari pemerintah pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.