KKP Salurkan Tiga Sarana Pascapanen Ikan ke Kelompok Usaha Kulonprogo
KKP menyalurkan tiga sarana pascapanen dan satu kendaraan ATI kepada kelompok usaha perikanan di Kulonprogo untuk meningkatkan daya saing produk.
Ilustrasi, warga mengantre untuk mengambil air bersih/Solopos
Harianjogja.com, KULONPROGO— Musim kemarau yang belum berakhir membuat sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kulonprogo kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, beberapa sekolah harus meminta bantuan distribusi atau droping air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan keluhan yang diterima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, sedikitnya 22 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP mengalami kendala air bersih.
Sebagian besar sekolah yang mengalami kesulitan air tersebut berada di wilayah utara Kulonprogo. Kawasan ini dikenal memiliki keterbatasan sumber air saat musim kemarau sehingga kebutuhan air bersih menjadi persoalan bagi masyarakat, termasuk lingkungan sekolah.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PAUD, SD, dan SMP Disdikpora Kulonprogo, Gigih Muktitama, mengatakan laporan kekurangan air bersih yang diterima dinas berasal dari 22 satuan pendidikan yang tersebar di wilayah utara. Jumlah tersebut terdiri dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut Gigih, angka tersebut belum tentu mencerminkan keseluruhan sekolah yang mengalami kekeringan. Disdikpora Kulonprogo belum memiliki data formal mengenai jumlah sekolah terdampak sehingga pendataan sejauh ini mengacu pada keluhan yang masuk.
"Permasalahannya rata-rata sumur kering, tidak ada PDAM dan jauh dari sumber air," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2026).
Kondisi tersebut membuat sekolah harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk kebersihan maupun aktivitas harian lainnya. Keterbatasan sumber air dan tidak adanya jaringan layanan air bersih di sejumlah lokasi menjadi kendala utama yang dihadapi sekolah saat kemarau.
Kekeringan Sekolah Diprediksi Berlangsung Sejak Agustus
Gigih menjelaskan, kekeringan di sejumlah satuan pendidikan diprediksi mulai terjadi sejak Agustus. Namun, waktu munculnya kesulitan air bersih berbeda-beda di setiap sekolah karena bergantung pada kondisi sumber air dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, sekolah berupaya memenuhi kebutuhan air secara mandiri selama sumber air masih tersedia. Upaya yang dilakukan antara lain memanfaatkan sumber air yang tersisa, menghemat penggunaan air, serta berkoordinasi dengan masyarakat maupun pihak terkait ketika pasokan mulai terbatas.
" Sekolah berupaya memenuhi kebutuhan air secara mandiri, antara lain dengan memanfaatkan sumber air yang masih tersedia, melakukan penghematan, serta berkoordinasi dengan masyarakat atau pihak terkait apabila pasokan air mulai terbatas," lanjutnya.
Penanganan berbeda dilakukan ketika kondisi kekeringan sudah semakin parah dan kebutuhan air sekolah tidak lagi dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam situasi darurat, pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo untuk mendapatkan bantuan.
"Untuk sekolah yang mengalami kesulitan lebih serius dan darurat, langsung berkoordinasi dengan BPBD," imbuh Gigih.
SDN Jatiroto Bergantung pada Bantuan Air
Salah satu sekolah yang mengalami kekeringan cukup parah adalah SD Negeri Jatiroto di Kalurahan Purwosari, Girimulyo. Sekolah tersebut kini mengandalkan bantuan distribusi air dari BPBD Kulonprogo maupun relawan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Kepala SDN Jatiroto, Rina Yulianti, mengungkapkan pasokan air dari bantuan terakhir yang diterima sekolahnya hampir habis. Distribusi air terakhir dilakukan pada 9 Oktober 2026 dengan volume sebanyak 5.000 liter.
"Kesulitan air bersih sudah kami rasakan sejak awal September yang dimulai dengan debit air mengecil sekarang kebutuhan air bergantung pada droping," ungkapnya.
Rina mengatakan pihak sekolah telah kembali mengajukan permohonan bantuan distribusi air kepada BPBD Kulonprogo. Namun, hingga saat ini sekolah masih berada dalam antrean untuk mendapatkan penyaluran berikutnya.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus mengatur penggunaan air yang tersisa sembari menunggu bantuan datang. Kebutuhan air bersih tetap harus dipenuhi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Aksi Bawa Air dari Rumah Terpaksa Dihentikan
Sebelum bergantung pada bantuan distribusi air, SDN Jatiroto sempat menjalankan upaya mandiri dengan meminta setiap siswa membawa air dari rumah ke sekolah. Air tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mencuci tangan.
Pada awalnya, cara tersebut membantu sekolah memenuhi sebagian kebutuhan air sehari-hari. Namun, upaya itu tidak dapat diteruskan karena para siswa juga menghadapi keterbatasan air bersih di rumah masing-masing.
"Awal Oktober aksi mandiri bawa air dihentikan karena warga juga mulai bergantung pada droping air," jelas Rina.
Kondisi yang dialami SDN Jatiroto menggambarkan dampak kekeringan yang tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga fasilitas pendidikan. Ketika sumber air mengering dan warga mulai bergantung pada bantuan distribusi, sekolah turut menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air secara mandiri.
Dengan sedikitnya 22 satuan pendidikan yang telah menyampaikan keluhan kepada Disdikpora Kulonprogo, persoalan air bersih di sekolah menjadi salah satu dampak musim kemarau yang perlu mendapat perhatian. Jumlah sekolah terdampak masih berpotensi lebih banyak karena pendataan dinas saat ini belum mencakup keseluruhan satuan pendidikan secara formal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KKP menyalurkan tiga sarana pascapanen dan satu kendaraan ATI kepada kelompok usaha perikanan di Kulonprogo untuk meningkatkan daya saing produk.
Lomba grafiti dan mural di Cangkringan menjadi wadah kreativitas pemuda Sleman sekaligus meningkatkan kesadaran mitigasi bencana Gunung Merapi.
Ribuan bibit sengon, kopi, kemukus, dan balsa disalurkan kepada kelompok tani di Samigaluh untuk menjaga hutan Menoreh dan ekonomi warga.
OJK mengingatkan risiko pembiayaan digital. Nilai paylater mencapai Rp13,61 triliun dan pinjaman daring Rp106,94 triliun pada Agustus 2026.
Karang Taruna DIY merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, mulai dari reformasi kaderisasi, penguatan kapasitas
PHRI DIY menyoroti penginapan yang diduga belum berizin di Gumaton dan Jeron Beteng serta potensi kebocoran PAD Kota Jogja.