Target PAD Wisata Gunungkidul Tersisa Rp681 Juta, Pemkab Optimistis
PAD wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga 12 November 2026. Pemkab optimistis target Rp63,22 miliar segera terpenuhi.
Jalan rusak - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi C DPRD Gunungkidul mendorong pemkab meningkatkan pengawasan proyek infrastruktur akhir tahun. Musim hujan diharapkan tidak menjadi alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul, Rian Eko Wibowo, menekankan pentingnya pengawasan intensif menjelang akhir tahun. "Komisi C di bidang pembangunan, makanya kami berupaya melakukan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi," katanya, Senin (27/10/2025).
Antisipasi Dampak Musim Hujan
Rian menegaskan, pihak eksekutif harus aktif mengawasi pelaksana proyek secara langsung. "Tujuannya agar proyek tidak molor. Jangan sampai hujan jadi alasan keterlambatan," tegasnya.
Proyek Infrastruktur yang Berlangsung
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Ashari Nurkalis, memaparkan sejumlah proyek yang sedang berjalan:
Monitoring Ditingkatkan
Menghadapi musim hujan, pemkab akan meningkatkan monitoring dan koordinasi dengan penyedia jasa. "Kami sudah berkoordinasi dengan rekanan agar memacu progres pengerjaan. Kalau perlu tenaga ditambah agar selesai tepat waktu," pungkas Ashari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga 12 November 2026. Pemkab optimistis target Rp63,22 miliar segera terpenuhi.
Sultan HB X tidak melarang demonstrasi di Malioboro, tetapi meminta peserta berkoordinasi dengan polisi karena kawasan itu strategis.
Pakar IPB mengingatkan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo harus mempertimbangkan kesesuaian habitat dan kondisi satwa.
Hingga 360.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Prancis pada 17 November untuk memprotes kenaikan biaya hidup.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.