Sleman Perkuat Budaya Antikorupsi di Lingkungan ASN
Pemkab Sleman menggelar sosialisasi antikorupsi untuk memperkuat integritas ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara di Sleman pada Jumat (28/11/2025)./Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Dilatarbelakangi keprihatinan atas muruah (kehormatan) organisasi akibat konflik internal antara Syuriah dan Tanfidziyah PBNU, Forum Nahdliyin Nusantara yang terdiri dari berbagai elemen warga nahdliyin menggelar Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara di Kabupaten Sleman.
Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Basri, mengatakan pihaknya berharap para kiai sepuh dari berbagai pesantren dilibatkan untuk meredakan konflik yang tengah berlangsung. Pelibatan tokoh sepuh diyakini dapat mencegah timbulnya bias maupun salah tafsir dalam upaya penyelesaian persoalan di tubuh PBNU.
"Terutama kami takut kalau sampai mengarah ke ranah itu, pertemuan ini ditafsirkan berpihak pada salah satu kelompok yang sedang berkonflik saat ini di PBNU. Kami menghindari itu ya," ujar Hasan pada Jumat (28/11/2025) di Ngemplak, Sleman.
Hasan menegaskan, islah internal seharusnya ditempuh melalui mekanisme organisasi, dengan kiai-kiai sepuh sebagai pihak yang paling mungkin menjadi penengah.
"Itu yang kami harapkan, agar terjadi islah melalui mekanisme internal, dan yang paling mungkin adalah para kiai sepuh," tandasnya.
Sementara itu, Pengurus Ansor Bantul, Gus Zuhdi Abdurrahman, meminta agar kisruh PBNU tidak terseret isu yang berkembang di Jakarta. Ia menilai basis NU di akar rumput jauh lebih besar dan jangan sampai terbawa polarisasi.
"Kita tidak mau digiring ke blok barat atau blok timur. Apa pun latar belakangnya di Jakarta, segera selesaikan. Kalau tidak, justru makin keruh," tegasnya.
Zuhdi mengingatkan bahwa NU bukan organisasi politik sehingga penyelesaian masalah tidak bisa menggunakan pendekatan politik praktis.
"NU bukan organisasi politik, jadi jangan diselesaikan dengan gaya politik. Misalnya soal AD/ART atau pengajuan kepengurusan ke Kemenkum. Gaya-gaya politik seperti itu sebaiknya dijauhi," ujarnya.
Ia menambahkan, meski NU pernah menjadi partai politik, imaji tersebut perlu dilepaskan agar jamiyyah tetap berjalan sesuai khitah, sembari menegaskan bahwa warga NU tetap bebas berpolitik sebagai individu.
Pendiri Ponpes Bumi Cendekia, Nur Kholik Ridwan, juga berharap konflik Syuriah–Tanfidziyah segera mereda melalui tabayyun. Menurutnya, tanpa sikap saling menolong, sikap saling menegasikan akan terus bermunculan.
"Kalau silaturahmi dan tabayyun dilakukan tapi tidak ada kemauan untuk saling tolong-menolong, ya akan terjadi saling menegasikan," tuturnya.
Melihat kebutuhan komunikasi yang dinilainya semakin memburuk, Forum Nahdliyin Nusantara mengajak para pemegang mandat muktamar untuk melakukan tabayyun dan memperbaiki komunikasi antarpimpinan. Forum ini juga mengimbau jajaran Syuriah dan Tanfidziyah PBNU mengedepankan musyawarah dalam mengelola persoalan jamiyyah.
Selain itu, Forum Nahdliyin Nusantara turut meminta pengurus besar NU lebih memberi perhatian pada masalah yang dihadapi warga NU di tingkat bawah, termasuk kelompok nahdliyin kecil yang sering kurang terakomodasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman menggelar sosialisasi antikorupsi untuk memperkuat integritas ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.