46 Persen Perpustakaan Kalurahan Bantul Mati Suri, Ini Arahan Bupati

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan hampir separuh perpustakaan kalurahan di Bantul tidak aktif dan memerintahkan langkah konkret untuk menghidupkannya kembali.

Sebab, Bupati Halim melihat perpustakaan kalurahan memiliki peran strategis sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat sekaligus pusat literasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penilaian pihak ketiga, dari total 75 perpustakaan kalurahan di Bantul, sebanyak 46 persen dinyatakan tidak aktif alias mati suri. Sementara itu, 37 persen berada dalam kondisi semiaktif, hanya 17 persen yang aktif, dan bahkan sekitar 5 persen kalurahan belum memiliki perpustakaan.

“Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan langkah konkret agar perpustakaan tidak hanya menjadi gedung fisik, tetapi benar-benar menjadi jantung aktivitas warga,” ujar Halim dalam acara Pemberdayaan Perpustakaan Kalurahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh panewu dari 17 kapanewon dan 75 lurah se-Kabupaten Bantul, yang digelar di Ruang Mandala Saba Madya, Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamya, Rabu (24/12/2025)

Menurut Halim, peran perpustakaan kalurahan sangat strategis. Oleh karena itu, sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun 2023, pengelolaan perpustakaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, kapanewon, kalurahan, dan masyarakat.

Untuk itu, Bupati Halim menginstruksikan lima langkah strategis guna mengaktifkan kembali perpustakaan kalurahan yang tidak aktif, semiaktif, maupun yang belum tersedia.

Pertama, lurah dan panewu diminta menempatkan perpustakaan sebagai bagian integral pembangunan kalurahan serta memasukkannya dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMKal, dengan dukungan anggaran yang memadai.

Kedua, pengelola perpustakaan harus dibekali kompetensi yang memadai agar dapat bekerja secara profesional dan akuntabel.

Ketiga, pengembangan perpustakaan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mendukung keterampilan hidup, serta pelestarian budaya lokal.

Keempat, diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, PKK, Karang Taruna, BUMKal, hingga komunitas literasi agar perpustakaan menjadi ruang publik yang hidup dan produktif.

Kelima, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kinerja perpustakaan terus meningkat sesuai standar nasional.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang nyata demi menghidupkan kembali perpustakaan di tingkat kalurahan,” tegasnya.

Senada dengan Bupati Halim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul, Dian Mutiara, menyebut pertemuan dengan panewu dan lurah ini menjadi momentum untuk menyegarkan kembali komitmen menghidupkan perpustakaan kalurahan yang selama ini mati suri.

Menurut Dian, sejumlah faktor menjadi penyebab tidak aktifnya perpustakaan kalurahan, antara lain belum dianggap sebagai prioritas, ketiadaan pengelola, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Ia menegaskan, keberhasilan perpustakaan tidak semata diukur dari kelengkapan buku atau megahnya bangunan, melainkan dari jumlah pengunjung dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu dihidupkan sebagai ruang aktivitas masyarakat.

“Lokasi perpustakaan juga tidak harus selalu di kantor kalurahan. Bisa ditempatkan di luar, menjadi pusat kegiatan budaya dan tempat berkumpulnya komunitas desa,” ujarnya.

Dian menambahkan, pada 2026 pihaknya akan kembali meninjau kondisi perpustakaan kalurahan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.