Pemkab Bantul Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 9 Persen pada 2026

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan pada 2026 dengan sasaran berada di bawah dua digit, setelah saat ini masih tercatat 11,6 persen atau sekitar 127.250 jiwa.

Penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, angka kemiskinan yang masih tinggi membutuhkan intervensi serius dan berkelanjutan dari seluruh perangkat daerah.

Strategi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pengurangan beban masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi. Program bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, angka tersebut masih cukup tinggi dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya ingin agar kemiskinan dapat ditekan hingga sekitar 9 persen pada 2026.

“Masyarakat miskin ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka program pengentasan kemiskinan terus kita sempurnakan dan tingkatkan, jangan sampai ada warga miskin yang terlewat,” kata Halim, Selasa (6/1/2025). 

Halim menyatakan, penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata tugas satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan strategi yang komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan sosial itu. 

Strategi pertama adalah program pengurangan beban masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai Pangan (BNTP), Boga Sehat, jaminan kesehatan, hingga fasilitasi layanan bagi penyandang disabilitas yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

Selain itu, program penunjang lain yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), antara lain pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sarana prasarana air minum, serta pengolahan limbah domestik.

“Semua itu bagian dari upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin,” ujarnya.

Strategi kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan sejumlah OPD, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanta menyebut, upaya mengentaskan kemiskinan dilakukan pihaknya dengan dua pendekatan utama. Pertama dengan memperbaiki aspek kebutuhan dasar warga seperti perumahan, sanitasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya intervensi dilakukan pada pembentukan aspek kemandirian warga melalui pendampingan usaha dan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk. 

"Semua program itu tersebar di setiap OPD sehingga semua kebijakan berjalan berdampingan dan beriringan untuk menekan angka kemiskinan," pungkasnya. 

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi diarahkan melalui penguatan UMKM, sektor pariwisata, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar masyarakat miskin dapat mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.