Tol Ruas Trihanggo Junction Sleman Ditarget Tuntas Agustus
Progres Tol Trihanggo–Junction Sleman telah mencapai 87 persen. Ramp On dan Ramp Off ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Potret pembangunan Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo-Junction Sleman dari atas./Istimewa -- PT Adhi Karya
Harianjogja.com, SLEMAN — Upaya relokasi SDN Nglarang yang terdampak pembangunan Tol Jogja–Solo Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo–Junction mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemkab Sleman akhirnya menemukan lahan pengganti yang tidak berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga proses pembangunan sekolah bisa dipercepat.
Sebelumnya, relokasi sekolah ini mandek karena calon lahan baru justru masuk dalam zona LSD dan LP2B. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif lain.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, mengatakan Kementerian ATR/BPN telah memberikan rekomendasi agar relokasi dilakukan di lokasi yang sepenuhnya bebas dari status perlindungan lahan. Setelah diskusi terbatas dengan berbagai pihak, termasuk Pemda DIY dan Keraton, dua titik alternatif akhirnya dipetakan.
“Ada saran juga dari Provinsi, juga ada Keraton, cari yang non-LSD dan terdekat,” ujar Agung, Rabu (7/1/2026).
Dari dua titik yang ditemukan, lokasi di sisi timur Nglarang kemudian dipilih sebagai opsi terbaik. Lokasi tersebut berjarak sekitar 300 meter lebih dari sekolah lama.
“Akhirnya sudah fix di situ, kemudian siteplan-nya sudah dipaparkan minggu kemarin,” jelasnya.
Agung menyebut lahan tersebut berstatus Tanah Kas Desa (TKD) dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Saat ini sebagian area digunakan sebagai kolam dan memerlukan pengurukan sebelum dibangun gedung sekolah baru.
Tahapan pembangunan masih menunggu pengecekan lanjutan terhadap siteplan yang telah disampaikan minggu lalu. Menurutnya, proses komunikasi dengan pihak sekolah maupun komite juga sudah dilakukan.
“Sampun kalurahan sudah, komite sudah. Intinya sudah dikomunikasikan,” tegas Agung.
Keinginan Wali Murid
Sebelumnya ratusan wali murid mendatangi Kantor Kalurahan Tlogoadi untuk meminta kepastian relokasi. Mereka menolak opsi memindahkan siswa ke shelter sementara, dan mendesak pembangunan gedung baru diprioritaskan.
Salah satu wali murid, Suprihatin Widyastuti, menegaskan shelter semestinya digunakan pada kondisi bencana, bukan untuk proses belajar.
“Bukan kami tidak mendukung proyek nasional, kami mendukung. Tapi tolong, jangan korbankan masa depan kami,” tuturnya.
Selama proyek berlangsung, sejumlah siswa dilaporkan kerap izin tidak masuk karena sakit, mulai dari batuk, pilek, hingga demam.
Kontraktor Siap, Lahan Terkendala
Pimpinan Proyek Tol Jogja–Solo Paket 2.2, Dyah Ekawati Suryani, mengungkapkan desain gedung baru SDN Nglarang sebenarnya sudah selesai tahun lalu dan anggarannya pun tersedia. Namun pembangunan tidak bisa dimulai karena lahan awal berada dalam kawasan LSD dan LP2B.
“Secara anggaran kami sangat siap. Tapi kalau izin belum diurus, kami tidak berani melakukan pembangunan karena ini urusannya dengan pidana,” ujarnya.
Staf Ahli Direksi PT JMJ Bidang Pengadaan Tanah, Muhammad Amin, menambahkan desain dan kontraktor pemenang sudah siap sejak setahun lalu.
“Anggaran dan kontraktor yang menang sudah ada,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Progres Tol Trihanggo–Junction Sleman telah mencapai 87 persen. Ramp On dan Ramp Off ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Kemnaker menargetkan 300 ribu peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 untuk mencetak SDM siap kerja sesuai kebutuhan industri.
Sebanyak 45 Koperasi Desa Merah Putih di Blora mulai beroperasi setelah mengantongi izin usaha lengkap dan berbadan hukum.
Rusia memperpanjang larangan ekspor bensin hingga akhir 2026 demi menjaga pasokan domestik dan menstabilkan harga bahan bakar.
Harga emas Antam hari ini, Minggu 26 Juli 2026, masih stagnan. Emas 1 gram bertahan Rp2.612.000, sementara buyback tetap Rp2.352.000.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah protes nasional akibat skandal kebocoran soal NEET yang mengguncang jutaan siswa.