Perbaikan Permanen Jalan Wunut Bantul Ditarget Akhir 2027

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan perbaikan permanen Jalan di Padukuhan Wunut, Kalurahan Sriharjo, Imogiri yang sebelumnya terdampak longsor, mulai dikerjakan paling cepat pada akhir tahun 2026 atau awal 2027. Saat ini, penanganan yang dilakukan masih bersifat sementara sambil menunggu kajian lanjutan dari Fakultas Teknik UGM. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Jimmy Simbolon mengatakan, pengerjaan ruas jalan yang masuk ke kawasan wisata Srikeminut itu memang sudah rampung dikerjakan pada akhir 2025. Hanya saja perbaikan itu kata dia bukan merupakan penanganan permanen karena keterbatasan anggaran. 

“Pekerjaan di Jalan Srikeminut selesai akhir 2025, tetapi sifatnya masih sementara karena belum sampai pada pengaspalan. Anggaran yang tersedia memang hanya sebatas itu,” ujar Jimmy, Jumat (9/1/2026). 

Meski demikian, ia memastikan penanganan sementara telah dilakukan dengan perhitungan yang optimal untuk meningkatkan keamanan jalan. Di antaranya pemasangan bronjong, pelurusan aliran air dari perbukitan, pembersihan sedimen di tengah alur, serta pembangunan gorong-gorong untuk mengalirkan air dari atas bukit.

“Tanah timbunan bekas longsor juga menggunakan tanah pilihan yang diharapkan tidak menyimpan air, sehingga lebih stabil,” jelasnya.

Untuk penanganan permanen, DPUPKP Bantul masih menunggu hasil koordinasi dan kajian dari UGM. Jimmy menyebut, penanganan jangka panjang membutuhkan kajian mendalam, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Kemungkinan paling cepat akhir 2026 atau awal 2027 sudah ada penanganan permanen. Bisa jadi nanti perlu penggalian hingga kedalaman sekitar 13 meter, tergantung hasil kajian,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin menjelaskan kondisi tanah di lokasi tersebut didominasi tanah lempung yang mudah bergerak ketika jenuh air, terutama saat musim hujan.

“Tanah lempung kalau jenuh air cenderung mendesak ke bagian yang lebih lunak. Ini yang memicu pergerakan tanah dan longsoran,” jelas Mujahid.

Menurutnya, penanganan sementara yang dilakukan DPUPKP sudah tepat karena fokus pada pengendalian air. Gorong-gorong dibangun untuk membuang air dari sawah, perbukitan, dan sumber mata air di sekitar lokasi agar tanah tidak terus-menerus jenuh.

“UGM juga sudah turun ke lokasi. Dalam waktu dekat, fakultas terkait dari UGM akan mempresentasikan rekomendasi penanganan permanen kepada pemerintah daerah,” imbuhnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.