Registrasi SIM Biometrik Diklaim Tak Bisa Dikelabui Deepfake
Komdigi menyebut sistem registrasi SIM biometrik mampu mendeteksi deepfake. Hingga Oktober 2026, sebanyak 41,49 juta pelanggan telah mendaftar.
Pembagian bansos di Kantor Pos Indonesia. - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 1.337 keluarga penerima manfaat (KPM) memilih graduasi mandiri sepanjang 2025, dengan menyatakan keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa telah mampu secara ekonomi.
"Tahun 2025 ada sebanyak 1.337 KPM yang graduasi mandiri. Jadi, mereka telah menyatakan diri keluar dari program PKH, karena kesadaran sendiri menyatakan sudah tidak memerlukan bantuan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Sukrisna Dwi Susanto di Bantul, Selasa (13/1/2026).
Sukrisna menjelaskan, KPM yang melakukan graduasi mandiri tersebar di seluruh kecamatan di Bantul. Sebelumnya, para keluarga tersebut merupakan penerima bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PKH.
Keputusan keluar dari kepesertaan PKH diambil karena kondisi kesejahteraan keluarga dinilai telah meningkat. Selain itu, sejumlah komponen dalam keluarga yang menjadi syarat penerima bantuan juga tidak lagi terpenuhi.
"PKH itu bantuan tunai bersyarat, ada komponennya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Misalnya untuk kesehatan itu ibu hamil dan menyusui atau ada balita di dalamnya, dan mereka graduasi karena sudah habis tiga komponen dalam satu keluarga," katanya.
Ia menambahkan, ada pula KPM yang memilih keluar karena kondisi ekonomi keluarga membaik, misalnya salah satu anggota keluarga diterima bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau bergabung dengan TNI/Polri. Dengan perubahan tersebut, keluarga merasa tidak lagi pantas menerima bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, menyampaikan bahwa dorongan KPM untuk melakukan graduasi mandiri tidak lepas dari peran pendamping PKH. Para pendamping secara aktif memotivasi keluarga agar mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.
"Jadi, di Bantul ada petugas pendamping PKH. Tugas mereka juga memotivasi agar KPM bisa 'mentas' dari bantuan. Setiap pendamping PKH ditarget minimal ada 10 KPM yang graduasi per tahun," katanya.
Jazim menjelaskan, di seluruh Bantul terdapat sekitar 200 pendamping PKH. Setiap pendamping membina hingga maksimal 350 KPM. Hingga akhir 2025, jumlah KPM di Bantul tercatat sekitar 53.000 keluarga.
"PKH memang ditarget Kementerian Sosial minimal 10 KPM yang graduasi sebagai pengurangan kepesertaan. Karena bantuan ini memiliki jangka waktu maksimal enam tahun, maka di sela-sela itu KPM didorong untuk graduasi keluar dari program PKH," katanya.
Capaian 1.337 KPM graduasi mandiri ini menjadi indikator peningkatan kemandirian ekonomi warga Bantul sekaligus efektivitas pendampingan dalam program penanggulangan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komdigi menyebut sistem registrasi SIM biometrik mampu mendeteksi deepfake. Hingga Oktober 2026, sebanyak 41,49 juta pelanggan telah mendaftar.
Rupiah diperkirakan melemah hingga Rp18.500 per dolar AS pada akhir November 2026 akibat konflik global dan tekanan fiskal.
PUMA mengangkat cerita komunitas, budaya lokal, dan kuliner Magelang melalui kampanye Run Your Culture menjelang Borobudur Marathon 2026.
UNESCO memberi sejumlah catatan untuk Geopark Bojonegoro sebagai UNESCO Global Geopark baru. Simak pekerjaan rumah menuju kartu hijau.
Pemkot Jogja membentuk tiga tim untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Sejumlah kawasan rawan menjadi prioritas pemantauan.
HOKA mengajak pelari menikmati jamu, lari di permukiman warga, dan membatik dalam kegiatan menjelang Borobudur Marathon 2026.