Komisi C DPRD DIY Soroti Beban Anggaran PSN di Tengah Fiskal Melemah

Harianjogja.com, JOGJA— Komisi C DPRD DIY menyoroti potensi persoalan baru yang dapat muncul dari pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kekhawatiran utama diarahkan pada membengkaknya beban anggaran pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang kian terbatas.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menilai penerimaan PSN seharusnya didahului pembahasan yang panjang dan matang. Menurutnya, diskusi tidak boleh hanya menitikberatkan pada manfaat pembangunan, tetapi juga harus mencermati dampak sosial, lingkungan, hingga kemampuan daerah menanggung konsekuensi anggaran jangka panjang.

“Perlu ada diskusi panjang terkait manfaat, dampak bagi masyarakat, termasuk lingkungan. Jangan sampai proyek strategis nasional justru memunculkan masalah baru, terutama yang berkaitan dengan anggaran daerah,” ujar Amir saat ditemui di kompleks DPRD DIY, Jumat (13/2/2026).

Beban Anggaran Daerah Meningkat

Sebagai contoh, Amir menyinggung pembangunan Jembatan Pandanaran di Kabupaten Kulon Progo. Ia menyebutkan, biaya operasional listrik jembatan tersebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan dan sepenuhnya menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

“Jembatan Pandanaran itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menanggung biaya listrik per bulan lebih dari Rp100 juta. Ini seharusnya dibicarakan sejak awal, apakah pemerintah daerah, khususnya DPUPR, sudah benar-benar diajak rembukan atau belum,” katanya.

Menurut Amir, beban tersebut terbilang berat, terlebih ketika manfaat ekonomi yang sebelumnya diproyeksikan meningkat hingga 5–7 persen belum sepenuhnya dirasakan daerah.

“Ini bukan angka kecil. Seratus juta rupiah per bulan. Sementara peningkatan ekonomi yang dulu diperkirakan 5 sampai 7 persen, faktanya sekarang belum sampai ke angka itu dan masih perlu dievaluasi,” ujarnya.

Dampak Sosial dan Pendidikan Jadi Sorotan

Selain persoalan anggaran, Amir juga mengingatkan potensi dampak sosial lain yang menyertai proyek-proyek besar, termasuk pada sektor pendidikan. Ia menyinggung keberadaan Sekolah Rakyat yang telah berjalan dan berpotensi terdampak oleh pembangunan di sekitarnya.

“Apakah proyek itu nanti membuat Sekolah Rakyat di sekitarnya bertambah murid atau justru berkurang? Ini juga dampak sosial yang perlu dipikirkan, khususnya di dunia pendidikan,” katanya.

Persoalan semakin kompleks dengan adanya kewajiban penyediaan lahan pengganti seluas 600 meter persegi untuk setiap pengurangan lahan akibat proyek. Amir menyebut, ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terlebih sebagian lahan berstatus milik Keraton Yogyakarta.

“Yang paling berat itu setiap pengurangan lahan harus menyediakan lahan pengganti 600 meter persegi. Ini menjadi persoalan serius dan tidak mudah bagi pemerintah daerah,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.