Proyek Lampu Jalan Masuk Tahap Evaluasi Dokumen, Konstruksi 2027

Harianjogja.com, SLEMAN—Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Sleman memasuki tahap evaluasi dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS). Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum proyek penerangan jalan yang ditargetkan memasuki masa konstruksi pada 2027 tersebut direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan lampu jalan di berbagai wilayah Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini menelaah sejumlah aspek dalam dokumen FS yang diajukan calon pemrakarsa. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan regulasi, dan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Nur Fitri Handayani, menjelaskan evaluasi dokumen studi kelayakan merupakan bagian dari tahapan yang wajib dilalui dalam skema KPBU.

"Jadi pemrakarsa kan mengajukan dokumen FS dulu, nah sekarang Pemkab Sleman baru mengevaluasi dokumen itu. Berbagai aspek kami tinjau," kata Fitri saat dihubungi, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, proyek KPBU APJ memiliki proses yang cukup panjang sebelum memasuki tahap pembangunan. Secara keseluruhan terdapat 14 tahapan yang harus dilalui hingga konstruksi dapat dimulai.

Sebelumnya, pada awal 2026, proyek tersebut telah memasuki Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari tahapan penyiapan proyek. Berbagai kementerian juga terlibat dalam pengawasan pelaksanaannya guna memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Proses KPBU ini memang cukup panjang. Selain itu proyek juga disupervisi oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Pemkab Sleman menggagas proyek KPBU APJ untuk mendukung program prioritas daerah "Sleman Dalane Alus, Sleman Padang". Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan penerangan jalan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Melalui skema KPBU, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan akan dilakukan oleh badan usaha menggunakan model Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM). Pembayaran dalam proyek ini menggunakan mekanisme availability payment yang dilakukan sesuai dengan tingkat ketersediaan layanan yang diberikan.

Sebelumnya, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan proyek tersebut juga akan memanfaatkan teknologi lampu LED hemat energi yang dipadukan dengan sistem smart lighting. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan kondisi lampu jalan dari jarak jauh sehingga pengelolaan penerangan jalan menjadi lebih efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, proyek ini tidak hanya menargetkan 100 persen kebutuhan penerangan jalan hingga 2029," kata Harda.

Pemanfaatan teknologi smart lighting diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas penerangan jalan, tetapi juga mendukung efisiensi penggunaan energi dan mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan pada jaringan penerangan jalan di lapangan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, panjang jalan kabupaten di Sleman mencapai 699,5 kilometer dengan kebutuhan lebih dari 17.000 titik lampu penerangan jalan.

Namun, hingga 2024 jumlah APJ yang telah terpasang baru mencapai sekitar 48 persen dari total kebutuhan. Meskipun terdapat rencana penambahan sebanyak 949 titik lampu pada periode 2025 hingga 2026, Kabupaten Sleman masih membutuhkan sekitar 8.000 titik lampu penerangan jalan.

Pemkab Sleman menargetkan seluruh kebutuhan penerangan jalan kabupaten dapat terpenuhi pada 2029. Dengan demikian, proyek KPBU APJ diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan penerangan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas di berbagai wilayah Kabupaten Sleman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.