Tarif Pajak dan Retribusi DIY Disesuaikan, Ini Penjelasan Pemda
Pemda DIY menyiapkan revisi tarif pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian PKB hingga sewa fasilitas publik akan mempertimbangkan daya beli warga.
Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman saat ditemui saat kegiatan di Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, Kamis (13/8/2026). - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat\r\n\r\n
Harianjogja.com, JOGJA— Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang berpotensi memicu keresahan, termasuk isu kerusuhan yang beredar pada bulan Agustus. Warga diminta lebih cermat memilah informasi dan memastikan kebenaran kabar sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Politisi Fraksi Gerindra itu menilai kerusuhan hanya akan membawa kerugian bagi masyarakat. Jika kondisi menjadi tidak kondusif, aktivitas ekonomi hingga kehidupan sehari-hari warga berpotensi ikut terdampak.
“Kalau kerusuhan benar-benar terjadi, siapa yang dirugikan? Masyarakat juga. Memangnya kalau ada kerusuhan mudah mencari uang atau mudah bekerja?” kata Budi, Selasa (13/8/2026).
Budi Ingatkan Bahaya Berita Hoaks
Budi mengatakan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Karena itu, warga tidak seharusnya langsung mempercayai setiap kabar, terutama informasi yang belum diketahui kebenarannya.
“Intinya saya memberikan masukan kepada masyarakat supaya kita tidak mudah termakan berita hoaks. Kita harus pintar-pintar memilah informasi karena tantangan kita hari ini memang itu,” tegasnya.
Menurut dia, informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat berada dalam kondisi yang tidak diinginkan. Situasi tersebut semakin berisiko apabila informasi sengaja digunakan untuk membentuk opini atau memancing keresahan.
Karena itu, masyarakat diminta tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Sumber informasi dan kebenaran sebuah berita perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada orang lain.
Keamanan Jadi Tanggung Jawab Bersama
Budi menilai situasi yang aman dan stabil merupakan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut diperlukan agar warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui kekhawatiran.
“Yang kita harapkan memang harus aman. Kita aman, stabil, masyarakatnya sejahtera, yang sekolah bisa tetap menuntut ilmu dan yang bekerja bisa mencari nafkah untuk keluarganya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat. Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga ketenangan dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Harap Agustus Tetap Kondusif
Budi berharap momentum Agustus dapat berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. Stabilitas, menurutnya, akan membuat masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, serta kegiatan ekonomi secara normal.
Karena itu, ia kembali mengajak masyarakat mengedepankan sikap kritis ketika menerima informasi. Setiap kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarluaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY menyiapkan revisi tarif pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian PKB hingga sewa fasilitas publik akan mempertimbangkan daya beli warga.
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo, internal Polri, KPK, Kejaksaan, hingga sejumlah kalangan lainnya.
Kemenkes mendorong riset kesehatan yang sesuai kebutuhan pasar agar hasilnya bisa diproduksi massal dan memperkuat industri farmasi serta alkes.
Habiburokhman menyebut Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB, tetapi MPR belum mengonfirmasi kabar tersebut.