Dana Desa Turun Drastis, Kalurahan Tirtohargo Bantul Putar Strategi

Harianjogja.com, BANTUL—Penurunan dana desa 2026 memaksa Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Bantul menyusun ulang prioritas anggaran agar program tetap berjalan. Pemerintah kalurahan harus menyesuaikan kebijakan pusat, termasuk kewajiban alokasi untuk koperasi desa merah putih (KDMP).

Lurah Tirtohargo Sugianto menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026 wilayahnya hanya menerima dana desa sekitar Rp300 juta, turun drastis dibanding 2025 yang mencapai Rp900 juta. Selain berkurang, lebih dari separuh dana tersebut juga wajib dialokasikan untuk pengembangan KDMP sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.

"Kami juga harus memikirkan program yang lain seperti ketahanan pangan dan dananya juga tidak sedikit," katanya, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, sekitar 20 persen dana desa akan digunakan untuk program ketahanan pangan yang direncanakan melalui pengembangan budi daya ikan, peternakan kambing, serta penggilingan gabah. Setelah itu, sisa anggaran harus dibagi lagi untuk berbagai kebutuhan seperti penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanganan kemiskinan.

"Sisanya kalaupun ada ya harus dibagi-bagi lagi sesuai dengan peruntukan seperti penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanganan kemiskinan," ungkapnya.

Sugianto mengakui belum dapat merinci besaran anggaran untuk setiap program, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan penanggulangan kemiskinan, maupun kegiatan yang berpotensi dicoret akibat keterbatasan dana. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kalurahan mengoptimalkan potensi usaha desa melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) guna menambah pendapatan asli desa (PAD).

Sejumlah unit usaha yang masih berjalan antara lain wahana kano dan perahu wisata, layanan internet, serta Kafe Maritim. Usaha berbasis wisata perairan dan kuliner tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit PAD dengan menghidupkan aktivitas ekonomi, termasuk pada malam hari.

“PAD kami memang masih kecil. Karena itu kami akan maksimalkan unit usaha agar program-program prioritas di Tirtohargo bisa berjalan optimal,” ujarnya. Upaya optimalisasi pendapatan desa tersebut menjadi bagian strategi pemerintah kalurahan menghadapi penurunan dana desa 2026 agar pelayanan dan pembangunan tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.