Masuk Gorong-gorong Bersihkan Sumbatan, Warga Sentolo Ditemukan Meninggal
Warga Sentolo, Kulonprogo, meninggal setelah masuk gorong-gorong untuk membersihkan sampah yang diduga menyumbat aliran air.
Foto ilustrasi rapat ASN, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo melantik puluhan kepala sekolah (Kepsek) sekaligus melakukan mutasi sejumlah jabatan struktural organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (6/3/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan serta memperkuat tata kelola pendidikan dan pemerintahan di Kulonprogo.
Pelantikan tersebut mencakup 76 kepala sekolah dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pengangkatan ini dilakukan untuk menutup sebagian dari sekitar 100 posisi kepala sekolah yang sebelumnya masih kosong.
Selain pengisian jabatan kepala sekolah, Pemkab Kulonprogo juga melakukan mutasi terhadap 22 jabatan manajerial struktural di berbagai OPD.
"Amanah yang saudara emban bukan sekadar penugasan administratif melainkan tanggung jawab besar dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan mutu pendidikan di Kulonprogo," pesan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan usai melantik pejabat baru di Aula Adikarto, Jumat (6/3/2026).
Agung menjelaskan bahwa masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode, dengan setiap periode berlangsung selama empat tahun. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah.
Namun, dalam kondisi tertentu ketika belum tersedia calon kepala sekolah yang memenuhi syarat, pemerintah daerah dapat mengangkat guru aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme nonreguler tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah.
"Hari ini kami melantik 76 Kepsek yang terdiri dari 64 Kepsek SD dan 12 Kepsek SMP. Seluruh Kepsek dilantik melalui jalur non reguler tanpa ikut Diklat calon Kepsek sehingga masa ketugasan yang diberikan selama satu periode empat tahun," lanjutnya. Ia menambahkan bahwa apabila para kepala sekolah tersebut kemudian mengikuti dan lulus Diklat calon Kepsek, mereka dapat melanjutkan masa jabatan hingga dua periode.
Agung juga menegaskan bahwa peran kepala sekolah saat ini mengalami perubahan signifikan. Jabatan tersebut tidak lagi sekadar tugas tambahan bagi seorang guru, tetapi telah berkembang menjadi posisi manajerial yang memerlukan kemampuan kepemimpinan organisasi.
"Kepsek bertanggung jawab terhadap perencanaan program, pengelolaan SDM, sarana prasarana, keuangan, hingga pengembangan mutu pembelajaran. Saya berharap Bapak dan Ibu menjadi pemimpin yang visioner dan inovatif," tegasnya.
Selain menyoroti sektor pendidikan, Bupati Kulonprogo juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan birokrasi daerah. Ia meminta para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional yang baru dilantik mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pelantikan dan mutasi jabatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kulonprogo.
"Diharapkan pelantikan yang hari ini dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Kulonprogo. Saya tekankan integritas yang tinggi. Kelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Gunakan setiap sumber daya untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan mutu layanan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tambah Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Warga Sentolo, Kulonprogo, meninggal setelah masuk gorong-gorong untuk membersihkan sampah yang diduga menyumbat aliran air.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.