Pembangunan Rumah Sakit di Menoreh Terancam Batal, Dinkes Ungkap Kendala

Khairul Ma\'arif
Khairul Ma\'arif Minggu, 15 November 2026 17:27 WIB
Pembangunan Rumah Sakit di Menoreh Terancam Batal, Dinkes Ungkap Kendala

Ilustrasi, warga antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit./Antara-Raisan Al Farisi/agr

Harianjogja.com, KULONPROGO—Rencana pembangunan rumah sakit (RS) di wilayah utara Kabupaten Kulonprogo masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski studi kelayakan dan survei lokasi telah dipaparkan, kekurangan dokter spesialis hingga kebutuhan anggaran alat kesehatan berpotensi menghambat proyek yang direncanakan mulai dibangun pada 2027 tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Fajar Gegana, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mematangkan kajian mengenai urgensi pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, keberadaan sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah utara perlu menjadi pertimbangan sebelum proyek direalisasikan.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan saat ini masyarakat Kulonprogo bagian utara sudah memiliki pilihan layanan kesehatan dari dua rumah sakit swasta, yakni RS Boro dan RS PKU Nanggulan.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut, menurut Fajar, masyarakat tidak harus menempuh perjalanan lebih dari 40 menit menuju RSUD Wates untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

"Di wilayah utara sudah terdapat rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Borro dan PKU Nanggulan. Masyarakat di wilayah utara tidak harus menempuh perjalanan lebih dari 40 menit ke RSUD Wates karena sudah ada pilihan fasilitas kesehatan yang lebih dekat," katanya kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Selain dua rumah sakit swasta tersebut, terdapat RSUD Nyi Ageng Serang yang lokasinya juga dinilai tidak terlalu jauh dari sejumlah wilayah di Kulonprogo utara, seperti Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, dan Nanggulan.

DPRD Minta Lokasi dan Kelayakan RS Dikaji Mendalam

Fajar menegaskan rencana pembangunan RS di Kulonprogo utara harus didahului kajian mendalam dan uji kelayakan, termasuk terkait penentuan lokasi.

Menurutnya, perencanaan proyek juga harus disiapkan secara matang. Hal itu mencakup penyusunan detail engineering design (DED), penentuan lokasi, hingga proses pembebasan lahan sebelum diajukan kepada pemerintah pusat karena pembiayaannya direncanakan menggunakan APBN.

"Terkait rencana pembangunan rumah sakit, lokasi dan kelayakannya harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Perencanaan harus matang—mulai dari ketersediaan DED untuk diajukan ke pusat, penentuan lokasi, hingga pembebasan lahan. Proses ini memerlukan waktu dan harus dibahas bersama DPRD Kabupaten Kulonprogo agar melibatkan unsur eksekutif maupun legislatif secara komprehensif," ucap Fajar.

Apabila wacana yang dikembangkan adalah peningkatan fasilitas Puskesmas di wilayah utara, Fajar menilai upaya tersebut seharusnya dilakukan di seluruh kapanewon di Kulonprogo.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo itu juga mendorong Pemkab meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas agar mampu bersaing dengan klinik swasta yang saat ini dinilainya memiliki pelayanan lebih baik.

"Peningkatan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten," ungkapnya.

Kekurangan Dokter Spesialis Jadi Tantangan

Di tengah pembahasan pembangunan infrastruktur kesehatan, Fajar turut menyoroti persoalan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) medis. Menurutnya, kekurangan dokter dan psikiater masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan daerah.

Ia menilai penambahan fasilitas Puskesmas akan lebih optimal apabila diimbangi pemenuhan kebutuhan tenaga medis profesional.

"Dokter dan psikiater itu justru jauh lebih penting hari ini karena masyarakat kita sangat membutuhkannya," pungkas Fajar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo, Eko Budiarto, menjelaskan rencana alokasi anggaran pembangunan RS di wilayah utara mencapai Rp170 miliar.

Studi kelayakan, survei lokasi, dan kondisi fisik bangunan telah dipaparkan serta dinyatakan layak untuk pembangunan rumah sakit. Namun, Eko menegaskan masih terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menyebabkan rencana tersebut batal direalisasikan.

Salah satu persoalan utama adalah kebutuhan dokter spesialis yang masih tinggi. Bahkan, rumah sakit yang sudah beroperasi saat ini masih kekurangan dokter spesialis dasar maupun dokter spesialis penunjang.

"Kebutuhan dokter spesialis sangat tinggi. Rumah sakit yang ada saat ini saja masih kekurangan dokter spesialis dasar (minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang). Pembiayaan gaji, insentif, dan efisiensi pegawai masih menjadi tantangan besar. Rekrutmen melalui PNS atau jalur rekrutmen khusus untuk jumlah yang besar masih sulit dihitung secara ideal, namun opsi rekrutmen tetap dikalkulasikan," tutur Eko.

Anggaran Alat Kesehatan Belum Sepenuhnya Tercakup

Selain kebutuhan tenaga medis, persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian. Eko menjelaskan anggaran yang disiapkan sebelumnya baru mencakup pembangunan fisik gedung rumah sakit, sedangkan kebutuhan pengadaan alat kesehatan belum sepenuhnya terakomodasi.

"Anggaran sebelumnya baru mencakup pembangunan fisik bangunan, sedangkan pengadaan alat kesehatan belum sepenuhnya ter-cover. Hal ini bergantung pada alokasi dari Kementerian Kesehatan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," imbuhnya.

Berbagai kendala tersebut menjadi penghambat yang berpotensi menggagalkan pembangunan RS di Kulonprogo utara.

Eko mengatakan apabila skenario terburuk berupa pembatalan pembangunan terjadi, pemerintah daerah menyiapkan alternatif berupa revitalisasi Puskesmas yang sudah ada di wilayah tersebut.

Revitalisasi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan status Puskesmas agar memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih representatif.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online