19 Jabatan Lurah Kulonprogo Kosong, Ini Jadwal Pemilihan Penggantinya

Khairul Ma\'arif
Khairul Ma\'arif Jum'at, 13 November 2026 15:57 WIB
19 Jabatan Lurah Kulonprogo Kosong, Ini Jadwal Pemilihan Penggantinya

Ilustrasi. /Freepik.

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sebanyak 17 pejabat sementara (PJ) lurah di Kabupaten Kulonprogo akan dilantik pada 3 Desember 2026 untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan lurah purna tugas. Penunjukan tersebut dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan 19 lurah di wilayah tersebut pada tanggal yang sama, sementara pemilihan lurah serentak baru akan dilaksanakan pada Februari 2027.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Dalduk KB) Kulonprogo memastikan persiapan pergantian kepemimpinan di tingkat kalurahan berjalan sesuai jadwal. Para PJ lurah nantinya bertugas menjalankan pemerintahan sampai lurah definitif hasil pemilihan dilantik.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan DPMK Dalduk KB Kulonprogo, Risdiyanta, mengatakan pelantikan PJ lurah akan digelar bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pemilihan lurah serentak 2027.

"Besok tanggal 3 Desember itu kan para lurahnya habis masa jabatan. Jadi, besok tanggal 3 [Desember] itu pelantikan PJ sekalian sosialisasi Pilkades serentak tahun 2027," ujar Risdiyanta saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Dua Kalurahan Sudah Memiliki PJ Lurah

Dari 19 jabatan lurah yang masa baktinya berakhir pada 3 Desember 2026, terdapat dua kalurahan yang lebih dahulu memiliki pejabat sementara. Pergantian kepemimpinan di kedua wilayah tersebut dilakukan karena lurah sebelumnya berhalangan tetap dan mengundurkan diri.

Kedua kalurahan itu adalah Karangsewu dan Brosot yang sama-sama berada di Kapanewon Galur. Lurah Karangsewu meninggal dunia, sedangkan Lurah Brosot mengundurkan diri karena sakit.

Dengan demikian, kedua kalurahan tersebut tidak lagi membutuhkan penunjukan PJ lurah baru pada pelantikan 3 Desember mendatang. Sebanyak 17 PJ lurah akan dilantik untuk mengisi jabatan di kalurahan lainnya.

Risdiyanta juga menjelaskan terdapat tiga kapanewon yang tidak masuk dalam gelombang pemilihan lurah serentak kali ini.

"Terdapat tiga kapanewon yang tidak masuk dalam gelombang pemilihan lurah serentak kali ini yakni Samigaluh, Girimulyo dan Nanggulan," ungkapnya.

PJ Lurah Berasal dari Sejumlah Perangkat Daerah

Penunjukan pejabat sementara lurah di Kulonprogo tidak hanya melibatkan aparatur dari lingkungan kapanewon. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo juga menugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai organisasi perangkat daerah untuk mengisi posisi tersebut.

Beberapa instansi yang mengirimkan PNS untuk menjadi PJ lurah di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Ya, dari dinas macam-macam. Ada PJ yang dari Dinas Pariwisata ada, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP juga ada. Jadi bukan harus dari Dinas PMK, malah tidak ada dari Dinas PMK," jelas Risdiyanta.

Keterlibatan PNS dari berbagai perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari penyiapan kepemimpinan sementara di tingkat kalurahan selama menunggu hasil pemilihan lurah serentak Februari 2027.

Lurah Purna Tugas Sudah Serahkan Laporan

Selain menyiapkan pengganti sementara, DPMK Dalduk KB Kulonprogo memastikan kewajiban administratif para lurah yang akan mengakhiri masa jabatan telah diselesaikan.

Salah satu kewajiban tersebut adalah menyusun dan menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) akhir masa jabatan. Dokumen tersebut harus disiapkan sebelum masa kepemimpinan masing-masing lurah berakhir.

Menurut Risdiyanta, penyusunan laporan sudah dilakukan sekitar lima bulan sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada Juni 2026. Seluruh laporan tersebut juga telah diserahkan kepada bupati.

"Mereka setiap akhir masa jabatan sudah menyusun laporan LPPK, laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akhir masa jabatan. Kemarin sudah nyusun, 5 bulan sebelum berakhirnya ini—sekitar bulan Juni—itu mereka sudah menyusun dan diserahkan kepada bupati," tegas Risdiyanta.

Dengan rampungnya kewajiban pelaporan dan disiapkannya 17 pejabat sementara, pemerintah daerah menyiapkan proses peralihan kepemimpinan di kalurahan hingga pelaksanaan pemilihan lurah serentak pada Februari 2027.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online