Kejari Kulonprogo Hadirkan Layanan Hukum Inklusif Lewat Program JATRA

Harianjogja.com, KULONPROGO— Penyandang disabilitas kini diupayakan semakin mudah mengakses layanan hukum di Kabupaten Kulonprogo. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo membekali pegawainya kemampuan bahasa isyarat melalui program Jaksa Nyawiji Rangkul Kelompok Rentan (JATRA) agar kendala komunikasi tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Program tersebut menjadi langkah Kejari Kulonprogo untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Melalui JATRA, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses layanan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo, Putri Ayu Wulandari, mengatakan institusi kejaksaan tidak hanya dituntut menjalankan penegakan hukum secara tepat, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut dia, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat menjadi bagian dari upaya membuka akses keadilan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, masyarakat yang datang ke kejaksaan dapat memperoleh pelayanan tanpa terhambat keterbatasan komunikasi.

"Kami ingin memastikan bahwa siapapun yang datang ke kejaksaan tanpa terkecuali akan diterima dengan tangan terbuka dan dilayani dengan pelayanan prima , ini merupakan sebuah gerakan moral untuk meruntuhkan tembok pembatas komunikasi yang selama ini menghalangi kelompok rentan mendapatkan akses keadilan," ujarnya kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Bupati Kulonprogo: Pelayanan Inklusif Bentuk Penghormatan Martabat Manusia

Dukungan terhadap program JATRA juga disampaikan Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan. Dia menilai pelayanan hukum yang setara merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menurut Agung, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan pelayanan yang baik. Kondisi maupun keterbatasan yang dimiliki seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan kualitas pelayanan.

"Pelayanan yang inklusif merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia, bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil, dihargai, dan dilayani dengan baik tanpa membedakan kondisi maupun keterbatasannya," tutur Agung.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan hukum yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan komunikasi ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Kajati DIY Harapkan Program JATRA Diterapkan di Daerah Lain

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Sri Kuncoro, menekankan bahwa ukuran keadilan tidak hanya terletak pada ketepatan penerapan pasal hukum. Kemudahan setiap warga negara dalam menjangkau layanan hukum juga menjadi bagian penting dari terwujudnya keadilan.

Dia berharap inisiatif yang dijalankan Kejari Kulonprogo tersebut dapat segera diterapkan oleh seluruh satuan kerja kejaksaan di wilayah DIY.

Sri Kuncoro menyoroti persoalan komunikasi yang masih dapat menjadi hambatan awal bagi penyandang disabilitas ketika membutuhkan bantuan hukum. Padahal, mereka bisa saja datang dengan persoalan hukum yang nyata dan membutuhkan penanganan.

"Ada kalanya saudara-saudara kita penyandang disabilitas datang dengan persoalan hukum yang nyata, namun terhenti di pintu pertama, yaitu pintu komunikasi. Melalui pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai ini, JATRA hadir sebagai ikhtiar bersama untuk menyingkirkan kesenjangan komunikasi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegas Sri Kuncoro.

Pelatihan Bahasa Isyarat Perkuat Pelayanan Publik Kejaksaan

Manfaat program pelatihan bahasa isyarat tersebut juga dirasakan langsung oleh petugas yang berada di garda terdepan pelayanan publik kejaksaan. Kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas diharapkan membantu petugas memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses.

Dengan dimulainya program JATRA secara resmi, institusi kejaksaan di DIY melangkah menuju pelayanan publik yang semakin inklusif, humanis, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Upaya Kejari Kulonprogo tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses keadilan tanpa terhalang persoalan komunikasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.