Evaluasi Dapur MBG Kulonprogo, Pemkab Temukan Pelanggaran SOP BGN

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menemukan sejumlah persoalan kebersihan dan sanitasi dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil inspeksi terhadap sekitar 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan masih ada pengelola dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk temuan pisau berkarat hingga lalat yang hinggap pada makanan siap saji.

Temuan tersebut menjadi perhatian Pemkab Kulonprogo karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat program, khususnya anak-anak. Evaluasi dilakukan melalui inspeksi lapangan oleh tim gabungan yang melibatkan sejumlah instansi terkait.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kulonprogo, Ridwan Usman, mengatakan sebagian besar persoalan yang ditemukan berkaitan dengan proses pengolahan makanan di dapur. Aspek sanitasi, kebersihan peralatan memasak, hingga higienitas petugas yang menangani makanan masih membutuhkan pembenahan.

"Masalahnya itu di proses memasaknya di dapur kurang memenuhi SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kebanyakan masuk ke wilayah sanitasi dan segala macam. ​"Keamanan dan higienitas pangan adalah harga mati. Hasil sidak di 10 SPPG menunjukkan bahwa masih ada celah kelalaian yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, mulai dari aspek kebersihan alat masak hingga higienitas penjamah makanan," ujar Ridwan kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Ponsel di Celemek hingga Pisau Berkarat
Berdasarkan laporan inspeksi yang dikoordinasikan bersama Satgas MBG DIY dan Dinas Kesehatan Kulonprogo, tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian terhadap SOP BGN di beberapa dapur penyedia makanan.

Salah satu temuan berada di SPPG Galur Banaran. Petugas mendapati penjamah makanan membawa telepon genggam (ponsel) yang disimpan di dalam saku celemek saat bertugas.

Sementara itu, di SPPG Temon Karangwuluh, tim menemukan peralatan memasak berupa pisau yang sudah berkarat. Temuan ini menjadi bagian dari catatan evaluasi terkait kebersihan dan kelayakan peralatan dapur.

Persoalan lain ditemukan di SPPG Pengasih. Tim inspeksi mendapati perlindungan ruang dapur terhadap lalat masih kurang memadai, sedangkan pengelolaan limbah masih dilakukan secara terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko kontaminasi makanan. Dalam pemeriksaan, petugas bahkan menemukan lalat hinggap pada makanan siap saji berupa nasi. Area di sekitar tempat pembuangan sampah juga menjadi titik yang berpotensi menjadi tempat pembiakan vektor penyakit.

Pemkab Kulonprogo Perketat Pembinaan Pengelola SPPG
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab Kulonprogo akan meningkatkan pembinaan terhadap pengelola dapur MBG. Perbaikan diminta dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan standar kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dapur.

Ridwan menegaskan keberhasilan program pemenuhan gizi tidak boleh mengesampingkan aspek keamanan pangan. Karena itu, setiap pengelola SPPG perlu segera menindaklanjuti catatan hasil inspeksi.

​"Kami menargetkan perbaikan ini dapat langsung dieksekusi secara bertahap. Program pemenuhan gizi harus berjalan sukses, namun faktor kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dapur mutlak harus dikedepankan tanpa kompromi," ucap Ridwan.

Pengawasan dan pembinaan akan kembali difokuskan menjelang akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan mematuhi ketentuan yang ditetapkan BGN.

Ridwan menyebut pengawasan terhadap operasional SPPG kini semakin ketat. Menurutnya, terdapat kecenderungan dapur yang sebelumnya bermasalah tidak lagi dibuka sehingga pembinaan perlu diperkuat agar pengelola dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Kita pembinaan lagi, kita pembinaan lagi. Nanti di akhir tahun ini kita lakukan pembinaan kembali. Karena BGN sudah semakin ketat, dan ada kecenderungan yang kemarin bermasalah kan tidak dibuka lagi. Makanya sekarang pembinaannya kita ketatkan kembali," katanya.

Belum Ada Penolakan Masyarakat terhadap Program MBG
Di tengah sejumlah temuan tersebut, Pemkab Kulonprogo mencatat belum ada penolakan dari masyarakat maupun kelompok sasaran terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

Evaluasi yang dilakukan terhadap sekitar 10 SPPG atau sejumlah kelompok dapur tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan. Pemkab berharap seluruh penyedia makanan dapat memperbaiki kekurangan operasional sehingga pelaksanaan program pemenuhan gizi tetap berjalan dengan memperhatikan keamanan dan higienitas pangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.