Alih Status PPPK Paruh Waktu, Pemkab Kulonprogo Tunggu Aturan Resmi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berharap pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang nantinya beralih menjadi penuh waktu. Jika pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penambahan beban gaji dikhawatirkan semakin menekan kemampuan fiskal daerah.

Harapan itu muncul di tengah wacana peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Januari 2027. Namun, Pemkab Kulonprogo belum mengambil langkah teknis karena masih menunggu petunjuk dan surat edaran resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPSDM) Kabupaten Kulonprogo, Triyanto Raharjo, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun instruksi resmi mengenai tahapan yang harus dilakukan daerah.

"Sampai saat ini belum ada informasi resminya. Cuma pemberitahuan surat resmi belum ada ke daerah terhadap langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk alih status tersebut," ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Pemkab Kulonprogo Masih Menunggu Aturan Teknis

Menurut Triyanto, wacana peralihan status PPPK tersebut sejauh ini masih berupa rumusan kebijakan tingkat tinggi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sejumlah pejabat di tingkat pusat memang telah menyampaikan keterangan terkait rencana tersebut. Meski demikian, belum ada regulasi resmi yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.

Karena itu, Pemkab Kulonprogo memilih bersikap menunggu sambil mencermati perkembangan kebijakan. Triyanto berharap komitmen pemerintah pusat segera diterjemahkan menjadi aturan yang bisa dilaksanakan oleh daerah.

"Tentu kita dalam posisi menunggu komitmen tersebut diturunkan dalam rumusan kebijakan yang bisa kita tindak lanjuti," imbuh Triyanto.

Beban APBD Jadi Perhatian

Selain kepastian mekanisme peralihan, persoalan pembiayaan gaji menjadi perhatian Pemkab Kulonprogo. Triyanto menegaskan pihaknya sangat berharap gaji PPPK yang beralih menjadi penuh waktu nantinya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pembebanan gaji kepada APBD berpotensi memperberat kondisi keuangan daerah. Terlebih, pemerintah daerah saat ini juga berupaya memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

"Lha iya, jelas berharapnya nanti PPPK paruh yang beralih penuh gajinya dibayarkan pusat. Amanat 30 persen [belanja pegawai] akan makin jauh kalau dibebankan APBD," tegas Triyanto.

DPRD Minta Peralihan PPPK Sesuai Data dan Aturan

Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo, Husein Pambudi, turut menyoroti rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menegaskan proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Husein, peralihan status tidak boleh dilakukan sekadar berdasarkan praktik titip menitip orang. Jumlah pegawai yang dialihkan juga harus sesuai dengan data yang tersedia.

Ia menyebut jumlah PPPK paruh waktu saat ini sudah terkunci karena proses perekrutannya dilakukan secara terpusat.

Husein juga berharap pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK yang beralih menjadi penuh waktu. Menurutnya, penambahan jumlah pegawai akan menjadi tekanan bagi anggaran daerah apabila pembiayaannya dibebankan kepada APBD, terutama ketika efisiensi anggaran masih berlangsung.

"Kami juga berharapnya dan mendorong agar gajinya juga dibayarkan pusat karena di tengah efisiensi anggaran yang terus berlangsung penambahan jumlah PPPK penuh waktu ini akan menjadi tekanan anggaran daerah jika dibebankan ke APBD gajinya," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.