DPRD Kulonprogo Soroti Celah Kebocoran PAD di Pantai Glagah

Harianjogja.com, KULONPROGO—Penerapan retribusi pariwisata digital menggunakan QRIS di Pantai Glagah, Kulonprogo, dinilai belum sepenuhnya menjamin pencegahan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). DPRD Kulonprogo mengingatkan Dinas Pariwisata (Dispar) agar tetap memperkuat pengawasan meskipun pembayaran sudah didukung sistem digital.

Sekretaris Komisi II DPRD Kulonprogo, Upiya Al Hasan, mengatakan sistem e-retribusi memberikan kemudahan pelayanan dan pencatatan transaksi. Namun, menurutnya, penggunaan teknologi tetap memiliki keterbatasan yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.

"Yang namanya teknologi itu kan gampang dipelajari, ya. Artinya, kebocoran itu kalau barcodenya diganti, kan bisa. Atau ada saja sisi di mana teknologi itu kan tergantung pada eror alat atau internet yang bermasalah dan tidak ada sinyal," ujarnya saat dihubungi, Senin (26/10/2026).

DPRD Kulonprogo Soroti Celah Retribusi QRIS

Upiya menilai sistem pembayaran digital maupun konvensional sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada mekanisme manual, potensi kebocoran juga tetap terbuka apabila pengelola melakukan kecurangan, misalnya dengan membuat karcis atau retribusi tandingan secara mandiri.

Karena itu, Dispar Kulonprogo diminta tidak hanya mengandalkan sistem digital yang sudah diterapkan di Pantai Glagah. Pengawasan tetap dibutuhkan untuk memastikan seluruh transaksi dan jumlah wisatawan yang masuk tercatat sesuai kondisi di lapangan.

Upiya menyebut DPRD sebelumnya juga pernah mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, sistem penghitung kendaraan dan pengunjung dapat menjadi pilihan untuk membantu mencocokkan jumlah wisatawan dengan penerimaan retribusi.

"Dulu kita juga pernah mengusulkan soal CCTV. Jadi bisa kita cross-check. Atau dengan sistem tombol yang mencatat berapa jumlah mobil yang masuk dan berapa jumlah orangnya yang diklik-klik, tapi kembali lagi kepada SDM-nya," ucap Upiya.

Menurutnya, CCTV dapat menjadi lapisan pengawasan tambahan untuk memantau arus wisatawan yang masuk ke kawasan Pantai Glagah. Pengawasan tersebut diharapkan membantu petugas melakukan pengecekan secara langsung terhadap aktivitas di pintu masuk.

CCTV Dinilai Bisa Bantu Pengawasan Pengunjung

Upiya menilai pemanfaatan CCTV juga dapat mendukung pengumpulan data volume pengunjung harian secara lebih akurat dan terukur. Salah satu caranya dengan memperkirakan rata-rata jumlah penumpang dalam setiap kendaraan yang memasuki kawasan wisata.

Dengan membandingkan data pengunjung dan catatan transaksi, pengelola dapat memiliki bahan untuk mengevaluasi kesesuaian penerimaan retribusi dengan jumlah wisatawan. Upiya menyebut model pengawasan terpadu seperti ini sebelumnya dinilai efektif diterapkan pada sektor lain, termasuk area pertambangan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem juga menjadi faktor penting dalam mencegah potensi kebocoran PAD.

Pembayaran Tunai Masih Berlaku di Pantai Glagah

Sementara itu, Ketua Desa Wisata Glagah, Bayu Puspo, mengatakan pembayaran retribusi melalui QRIS sudah dapat digunakan oleh wisatawan. Namun, pembayaran tunai masih tetap dilayani untuk memfasilitasi pengunjung yang belum memiliki akses QRIS.

Dengan demikian, pembayaran masuk Pantai Glagah belum sepenuhnya dilakukan secara nontunai. Kedua metode pembayaran tersebut masih digunakan untuk melayani kebutuhan wisatawan.

Bayu juga mengungkapkan antrean masih dapat terjadi ketika jumlah pengunjung meningkat, terutama pada akhir pekan. Kondisi tersebut terlihat saat wisatawan melakukan pembayaran melalui sistem e-retribusi.

"Alat QRIS ada enam kalau Minggu dipakai full dan kadang antre kalau Minggu sore, saat hari biasa yang dioperasionalkan hanya tiga," tandasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan retribusi digital di Pantai Glagah masih membutuhkan dukungan operasional dan pengawasan yang memadai. Penguatan sistem pencatatan, pemantauan kendaraan, serta kesiapan petugas menjadi sejumlah aspek yang disoroti agar pengelolaan retribusi pariwisata dapat berjalan lebih tertib dan penerimaan PAD terpantau dengan baik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.