APBD Kulonprogo Terbatas, Perluasan Spamdes 2027 Andalkan Danais

Khairul Ma\'arif
Khairul Ma\'arif Senin, 16 November 2026 16:27 WIB
APBD Kulonprogo Terbatas, Perluasan Spamdes 2027 Andalkan Danais

Foto ilustrasi pipa air bersih dari sumber air. - Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengandalkan dukungan Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk memperluas layanan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (Spamdes) pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Dukungan anggaran tersebut dibutuhkan karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten hanya mencukupi pembangunan Spamdes di satu lokasi setiap tahun.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Rahmawan Novianto, menjelaskan pengelolaan program Spamdes di instansinya menggunakan dua sumber pendanaan, yakni Danais dan APBD.

"Memang kemampuan APBD kami itu (hanya satu lokasi). Yang tahun ini juga sama, cuma satu lokasi," ujar Rahmawan saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026).

Berdasarkan data rencana anggaran Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (SPAM) TA 2027 yang bersumber dari Danais, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3.731.906.300. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp3,575 miliar direncanakan untuk hibah pembangunan dan perluasan jaringan air minum dengan sasaran 440 Sambungan Rumah (SR) di enam kalurahan.

Enam kalurahan tersebut terbagi dalam dua skema kegiatan, yakni pembangunan baru dan perluasan jaringan. Untuk pembangunan baru, program menyasar Kalurahan Kalirejo dengan 120 SR senilai Rp1,08 miliar, Kalurahan Giripurwo sebanyak 100 SR senilai Rp900 juta, serta Kalurahan Banjaroyo sebanyak 80 SR senilai Rp720 juta.

Sementara itu, perluasan jaringan direncanakan berlangsung di Kalurahan Banjarsari dengan sasaran 30 SR senilai Rp187,5 juta. Dua lokasi lainnya adalah Kalurahan Ngargosari sebanyak 50 SR senilai Rp312,5 juta dan Kalurahan Banjarharjo sebanyak 60 SR senilai Rp375 juta.

"Untuk skema perluasan jaringan menyasar Kalurahan Banjarsari 30 SR senilai Rp 187,5 juta, Kalurahan Ngargosari 50 SR senilai Rp 312,5 juta, serta Kalurahan Banjarharjo 60 SR senilai Rp 375 juta," tambah Rahmawan.

Selain enam kalurahan tersebut, rencana perluasan jaringan perpipaan juga mencakup tambahan 50 SR dengan anggaran Rp300 juta. Salah satu lokasi yang masuk dalam perencanaan tambahan tersebut adalah Kalurahan Sidoharjo.

Empat Kriteria Penerima Program Spamdes

Rahmawan mengatakan penentuan lokasi penerima program Spamdes TA 2027 dilakukan berdasarkan empat kriteria utama. Pertama, wilayah yang belum memiliki sambungan rumah untuk layanan air minum yang layak.

Kedua, lokasi yang diusulkan bukan bagian dari cakupan wilayah layanan PDAM. Kriteria berikutnya adalah adanya proposal yang masuk kepada pemerintah daerah. Adapun kriteria keempat, penerima program diutamakan berasal dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni kelompok desil 1 sampai 4.

"Ketiga, seleksi berdasarkan proposal yang masuk, dan keempat diutamakan penerima merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan (desil) yang rendah, yakni desil 1 sampai 4," jelasnya.

Meski status daerah rawan kekeringan tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar kriteria baku, Rahmawan menegaskan kerawanan kekeringan tetap menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah daerah. Ia mencontohkan Kalurahan Kalirejo yang tercatat mengalami kekeringan pada tahun ini dan masuk dalam daftar penerima program Spamdes 2027.

Namun, penanganan wilayah yang mengalami kekeringan tidak dapat seluruhnya dilakukan secara mendadak. Menurut Rahmawan, pembangunan infrastruktur air minum memerlukan proses perencanaan dan penganggaran dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan kegiatan yang menggunakan Danais dimulai sejak dua tahun sebelum pelaksanaan. Sementara itu, program yang menggunakan sumber anggaran lainnya mulai direncanakan satu tahun sebelumnya.

"Karena setiap tahun data kekeringan berubah dan perencanaan kita tidak bisa mendadak, maka kekeringan yang sifatnya insidental penanganannya akan berbeda. Daerah-daerah yang mengalami kekeringan sudah kami masukkan ke dalam perencanaan dan tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran," tutur Rahmawan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Suharto, menekankan perlunya mengakses sumber pendanaan lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum. Sumber yang disebutkan antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta anggaran pemerintah pusat melalui skema sejenis Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online