Libur Sekolah Angkat Wisata Bantul, Hotel Ikut Kebanjiran Tamu
Libur sekolah membawa lebih dari 200 ribu wisatawan ke Bantul. PAD dari retribusi wisata mencapai Rp2,76 miliar dan okupansi hotel naik menjadi 70 persen.
Foto ilustrasi ASN, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten Bantul tengah menyiapkan aturan kerja dari rumah (WFH) yang tidak berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan tetap bekerja dari kantor karena berkaitan langsung dengan layanan publik.
Kebijakan ini sedang difinalkan dalam bentuk surat edaran pimpinan daerah sebagai tindak lanjut arahan dari pemerintah pusat. Aturan tersebut juga akan mengatur pembagian OPD yang bisa menerapkan WFH dan yang tidak.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan teknis pelaksanaan WFH akan diserahkan kepada masing-masing OPD.
“Nanti akan diatur OPD mana yang boleh WFH dan mana yang tidak. Untuk yang boleh, teknisnya akan diatur masing-masing OPD,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Bantul juga menyiapkan langkah efisiensi melalui penghematan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan OPD.
Namun, skema penghematan tersebut masih menunggu detail dalam surat edaran yang saat ini sedang disusun.
“Untuk penghematan BBM juga ada, tapi detailnya kami masih menunggu suratnya,” kata Hermawan.
Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, menegaskan tidak semua ASN bisa menjalankan WFH. Beberapa unit kerja tetap wajib hadir di kantor karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Jadi diatur tidak semua yang WFH. Di antaranya pejabat tinggi pratama eselon III, camat, lurah, layanan kesehatan," ujarnya.
Selain itu, unit perizinan, pendidikan, pendapatan, serta layanan publik lainnya juga tetap harus bekerja dari kantor untuk menjaga kelancaran pelayanan.
Pemkab Bantul sebelumnya juga telah memiliki konsep work from anywhere (WFA), sehingga sistem pemantauan presensi dan kinerja ASN sebenarnya sudah pernah diterapkan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik, di tengah kebutuhan penyesuaian pola kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Libur sekolah membawa lebih dari 200 ribu wisatawan ke Bantul. PAD dari retribusi wisata mencapai Rp2,76 miliar dan okupansi hotel naik menjadi 70 persen.
Jumog River Tubing resmi beroperasi di Karanganyar. Wisatawan bisa menyusuri sungai 800 meter selama 20 menit dengan tiket Rp25.000.
PSIM Jogja mempertahankan 12 pemain lokal usai evaluasi tim sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027.
Basarnas Makassar menemukan lima korban KM Nurul Salsa dalam kondisi selamat di perairan Selayar. Sebanyak 20 penumpang masih dalam pencarian.
Apple dan Departemen Kehakiman AS mulai membahas penyelesaian gugatan antimonopoli yang diajukan sejak 2024.
Harga emas mencatat penurunan mingguan terdalam dalam sebulan akibat ekspektasi suku bunga AS tetap tinggi meski konflik Timur Tengah memanas.