Buruh Bantul Minta Pemkab Kawal THR dan PHK Pekerja

Harianjogja.com, BANTUL—Serikat pekerja di Kabupaten Bantul meminta pemerintah daerah turut mengawal penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang masih terjadi di wilayah tersebut. Permintaan ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) se-Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo, Jumat (1/5/2026).

Ketua Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kabupaten Bantul, Suhadi mengatakan masih terdapat sejumlah pekerja di Kapanewon Piyungan yang belum menerima hak Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga saat ini. Persoalan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti.

“Masalah itu sudah kami sampaikan ke Pak Bupati, biar nanti bisa mereka mendapatkan haknya sesegera mungkin,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman yang belakangan mengalami sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Serikat buruh berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mendorong penyelesaian yang adil bagi pekerja maupun perusahaan.

“Kami memanjatkan doa khusus untuk teman-teman kami serikat pekerja lain di Sleman dan juga di Bantul Timur untuk segera mendapatkan haknya,” kata Suhadi.

Ia menambahkan, keterlambatan pembayaran THR di Piyungan terjadi karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja. Meski demikian, pihaknya menyebut proses pembayaran hak pekerja masih berjalan.

“THR yang dibayarkan itu belum full, tetapi kami masih maklum karena memang perusahaannya baru dalam kondisi kurang bagus,” ungkapnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menegaskan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, keseimbangan hubungan tersebut menjadi kunci utama terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

“Karena kuncinya di situ. May Day itu tuntutannya hampir selalu tentang hubungan industrial yang mereka pandang masih ada ketimpangan mengenai hak pekerja,” jelasnya.

Halim menyebut kondisi ketenagakerjaan di Bantul relatif kondusif dalam beberapa tahun terakhir, meski masih terdapat sejumlah kasus terkait hak pekerja, PHK, maupun persoalan ketenagakerjaan lainnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berperan aktif dalam mengawasi dan menindak pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban terhadap pekerja, sekaligus mendorong pencegahan konflik hubungan industrial sejak dini.

“Yang paling penting adalah pencegahan terjadinya konflik hubungan industrial,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.