Tekanan Ekonomi Meningkat, Legislatif Dorong KUR 0 Persen untuk UMK

Harianjogja.com, JOGJA– Dorongan penguatan ekonomi UMKM di Kota Yogyakarta kian menguat seiring meningkatnya tekanan biaya hidup dan pelemahan daya beli masyarakat.

Komisi B DPRD Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah dengan bunga nol persen sebagai langkah strategis menghadapi risiko perlambatan ekonomi yang dinilai mulai terasa di level masyarakat bawah.

Gagasan tersebut dipandang sebagai instrumen intervensi kebijakan daerah yang dapat menjaga keberlanjutan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tanpa langkah antisipatif, Komisi B menilai tekanan ekonomi berpotensi merambat lebih luas dan berdampak pada sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi lokal Kota Yogyakarta.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif atau menunggu situasi memburuk sebelum mengambil kebijakan. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi saat ini sudah cukup menjadi sinyal awal perlambatan yang perlu segera direspons.

“Inflasi Kota Kota Jogja pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di DIY. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga,” ujar Munazar, Senin (8/6/2026).

Selain tekanan inflasi domestik, Munazar juga menyoroti faktor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi meningkatkan biaya produksi akibat naiknya harga bahan baku impor, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Dampak tersebut, lanjutnya, paling berat dirasakan oleh pelaku sektor informal seperti UMKM, pedagang kaki lima (PKL), hingga industri rumahan yang memiliki keterbatasan modal dalam menyerap kenaikan biaya operasional sekaligus menghadapi penurunan daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, Munazar mendorong agar Pemkot Yogyakarta menjadikan mitigasi dampak ekonomi sebagai agenda prioritas. Salah satu opsi yang dinilai paling memungkinkan adalah penerapan skema KUR Daerah dengan bunga sangat rendah, bahkan hingga nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu.

“Menurutnya KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti saat ini, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya aktivitas seremonial atau geliat ekonomi kreatif, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika global yang terus berubah.

"Sehingga perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yang kian kompleks,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.