Lahan Pertanian DIY Tergerus, Sekda: Data Jadi Kunci Kebijakan

Harianjogja.com, JOGJA — Tekanan alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian nyata. Di tengah pesatnya pembangunan dan kebutuhan investasi, luas lahan pertanian terus menyusut. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data agar keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan tetap terjaga.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berangkat dari cita-cita besar. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan membaca realitas secara utuh agar kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Made saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow dan Konsinyering Manajemen Data dan Praktik Tata Kelola Perlindungan Lahan Pertanian di Hotel Harper Jogja, Selasa (9/6/2026).

“Dalam setiap rencana pembangunan selalu ada harapan yang ingin dicapai. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan di lapangan semakin kompleks dan tidak selalu sejalan dengan rencana,” ujarnya.

Ia menekankan, dinamika perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, tekanan lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan saling berkelindan. Karena itu, pendekatan parsial tidak lagi memadai. Data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Alih fungsi lahan untuk perumahan dan infrastruktur tidak bisa dihindari, namun harus diimbangi dengan strategi perlindungan yang matang.

“Dengan data, kita bisa melihat kondisi riil dan menyusun langkah ke depan. Tantangannya adalah menjaga keberlanjutan pertanian meski lahan terus berkurang,” katanya.

Made juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan kalangan akademisi. Penelitian dari perguruan tinggi dinilai mampu memberikan perspektif komprehensif sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Penelitian bukan sekadar memberikan jawaban, tetapi membantu kita memahami persoalan secara utuh dan mengajukan pertanyaan yang tepat,” tegasnya.

Ia mengapresiasi forum yang digelar Fakultas Teknik UGM tersebut sebagai ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Ali Awaludin, menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari diseminasi hasil riset kolaboratif antara UGM, BRIN, Kementerian ATR, serta mitra internasional seperti RMIT University dan University of Melbourne.

Penelitian tersebut mengkaji praktik tata kelola dan manajemen data dalam perlindungan lahan pertanian, yang semakin tergerus akibat kebutuhan pembangunan.

“Alih fungsi lahan adalah keniscayaan, tetapi harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat agar tidak mengancam ketahanan pangan,” ujarnya.

Ali menegaskan, hasil riset dari program hibah Knowledge Partnership Indonesia-Australia (KONEKSI) harus mampu memberi dampak nyata, bukan sekadar menjadi dokumen akademik.

“Jangan sampai berhenti di laporan. Hasil penelitian harus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan strategis,” katanya.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di DIY. Dengan pendekatan berbasis data, pembangunan diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.