20 Persen SD Negeri di Sleman Kekurangan Murid, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 20% Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sleman belum mampu memenuhi kuota rombongan belajar (rombel) pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman menyiapkan sejumlah langkah penguatan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran berbasis agama hingga evaluasi kebijakan regrouping sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, mengungkapkan dari total 314 SD Negeri di Kabupaten Sleman, sekitar seperlima sekolah masih belum berhasil memenuhi kuota rombel. Satu rombongan belajar di jenjang SD ditetapkan berisi maksimal 28 siswa, tetapi sejumlah sekolah masih menerima peserta didik baru di bawah jumlah tersebut.

"Sementara ini laporan teman-teman yang dari SD Negeri yang tidak terpenuhi kuotanya kurang lebih 20%," kata Mustadi, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustadi, kondisi kekurangan siswa tidak terjadi dengan pola yang sama di setiap sekolah. Ada sekolah yang hanya kekurangan satu hingga dua peserta didik untuk memenuhi satu rombel, tetapi ada pula sekolah yang jumlah pendaftarnya masih sangat sedikit.

"Tidak terpenuhi, yang artinya kurang dari 28 [siswa] berarti. Walaupun ya tidak hanya dapat lima [siswa], tidak. Tapi secara keseluruhan yang kurang dari 28 per rombel itu kurang lebih 20% untuk SD," jelasnya.

Disdik Sleman mencatat beberapa faktor menjadi penyebab belum terpenuhinya rombel di sejumlah SD Negeri. Salah satunya ialah berkurangnya jumlah anak usia masuk SD di lingkungan sekitar sekolah. Mustadi mencontohkan sebuah SD di Kapanewon Seyegan yang hingga kini baru memperoleh dua murid baru.

"Satu, itu memang di sekitar sekolah itu jumlah anak yang usia TK ke SD itu memang minim," tandasnya.

Selain faktor demografi, keberadaan sekolah negeri lain yang berdekatan serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta juga ikut memengaruhi jumlah pendaftar di SD Negeri. Menurut Mustadi, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.

"Di situ juga ada sekolah swasta yang ternyata juga swasta berminatnya masyarakat ke swasta. Ya [itu] pilihan, sekarang sudah pilihan. Jadi, ya sekarang masyarakat punya pilihan itu," ungkapnya.

Meski demikian, Disdik Sleman menegaskan seluruh sekolah negeri tetap memperoleh dukungan yang sama, baik dari sisi peningkatan mutu pembelajaran maupun pengembangan kompetensi guru.

"Tapi prinsipnya kita memberikan fasilitas ya sama, ya satuannya sama, peningkatan guru biar berkualitas itu nanti sebetulnya kan juga menjadi penting," imbuh Mustadi.

Untuk meningkatkan daya tarik SD Negeri, Disdik Sleman memperkuat pendidikan berbasis keagamaan melalui program Sleman Religius. Langkah tersebut ditempuh setelah melihat tingginya minat masyarakat terhadap sekolah swasta yang menawarkan pendidikan agama lebih intensif.

"Sekolah dasar negeri ini sebetulnya sudah kita kuatkan juga dengan Sleman Religius, yang artinya di SD-SD itu untuk materi-materi berbasis agama sudah juga kita kuatkan sebetulnya," ujarnya.

"Karena sepertinya masyarakat itu kenapa sekarang memilih yang swasta berbasis agama, sepertinya juga salah satunya itu, di sana lengkap pelajaran agama," lanjutnya.

Penguatan tersebut dilakukan bersama Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah SD Negeri yang sebelumnya belum memiliki guru agama kini telah mendapatkan pendampingan tenaga pendidik agama agar proses pembelajaran berjalan lebih optimal.

Selain itu, Disdik Sleman juga menargetkan seluruh siswa SD Negeri mampu menuntaskan program Tuntas Baca Al-Qur'an (TBQ). Program tersebut akan diakhiri dengan prosesi wisuda sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian peserta didik.

"Kemudian, kita sekarang setiap tahun bahwa anak-anak SD Negeri gitu kita harapkan nanti Tuntas Baca Al-Qur'an (TBQ) dan itu kita wisuda. Itu salah satu bentuk kita untuk penguatan-penguatan kurikulum yang berbasis agama. Sebetulnya sudah mengarah ke sana juga perbaikan-perbaikan di SD Negeri," jelasnya.

Di sisi lain, Disdik Sleman juga telah melakukan kajian mengenai sekolah-sekolah yang kekurangan rombel, termasuk kemungkinan penerapan regrouping. Namun, Mustadi memastikan kebijakan tersebut belum diterapkan pada tahun ini.

Menurutnya, regrouping masih menjadi salah satu opsi yang akan dikaji lebih mendalam, termasuk untuk menjawab persoalan distribusi tenaga pendidik di sejumlah sekolah.

"Apakah dengan permasalahan itu, kemudian kita ambil kebijakan untuk regrouping itu menjadi salah satu permasalahan kekurangan guru itu bisa tertangani. Ini yang nanti waktu ke depan perlu kita diskusikan lebih serius gitu, dengan kondisi sekarang," tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan terhadap sekolah yang kekurangan rombel akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sekolah yang hanya kekurangan beberapa siswa tentu memerlukan pendekatan berbeda dibanding sekolah yang jumlah pendaftarnya sangat minim.

"Iya, penanganan berbeda. Seperti tahun kemarin ada yang tidak mendapat, tapi sekarang kok informasinya belum sampai saya ini, sepertinya dapat semua walaupun hanya dua gitu ya, tadi Seyegan dapat dua. Kalau tahun kemarin kan ada itu yang sama sekali enggak dapat [siswa baru] itu," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.