30 Tahun Kudatuli, Seniman Tegaskan Demokrasi Butuh Seni

Harianjogja.com, SLEMAN—Menjelang 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, sejumlah seniman, budayawan, akademisi, hingga politisi berkumpul dalam forum refleksi bertema Seni dan Demokrasi di kawasan Murangan, Triharjo, Sleman, Kamis (9/7/2026). Diskusi ini menegaskan satu pesan kuat: demokrasi tidak bisa dilepaskan dari peran seni.

Peristiwa Kudatuli selama ini kerap dipandang sebagai konflik politik semata. Namun dalam forum tersebut, para peserta diajak melihatnya sebagai momentum penting yang turut membuka jalan bagi lahirnya era demokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa, menilai Kudatuli menjadi simbol adanya kemacetan demokrasi pada masa Orde Baru. Peristiwa itu, menurutnya, justru memantik kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan.

“Kudatuli menjadi titik peretasan. Dari situ isu demokrasi menguat dan terus berkembang hingga sekarang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan tema seni bukan tanpa alasan. Seni lahir dari realitas sosial dan memiliki kekuatan untuk menyuarakan kritik secara lebih bebas. Dalam konteks ini, seniman dinilai memiliki posisi moral yang khas.

“Seniman bisa tetap kritis meski berada di luar struktur kekuasaan. Itu yang membuat perannya penting dalam menjaga demokrasi,” katanya.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh seni dan budaya seperti Butet Kartaredjasa, Marwoto Kawer, hingga Agus Noor. Sementara pembicara utama yang hadir antara lain sejarawan Hilmar Farid, seniman Arahmaiani, dan filsuf ST Sunardi.

Dalam pemaparannya, Hilmar Farid mengajak publik melihat Kudatuli dalam konteks sejarah yang lebih luas. Ia menilai peristiwa tersebut bukan hanya soal pelanggaran hak asasi manusia, tetapi bagian dari dinamika panjang demokrasi Indonesia.

Menurutnya, Kudatuli juga tidak lepas dari perkembangan politik setelah Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada 1987. Kehadirannya memunculkan kembali memori politik terhadap sosok Soekarno yang sebelumnya cenderung ditekan pada era Orde Baru.

Hilmar menegaskan, seni merupakan salah satu infrastruktur penting dalam demokrasi. Melalui karya seni, gagasan dan kritik sosial dapat terus hidup dan menjadi ruang refleksi publik.

“Tanpa seni, demokrasi bisa kehilangan daya kritisnya,” ungkapnya.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa Kudatuli bukan sekadar peristiwa politik masa lalu. Lebih dari itu, ia merupakan bagian dari perjalanan bangsa dalam memperjuangkan ruang demokrasi yang terbuka, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan seni adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.