LKPP: Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Penentu Keberhasilan Pembangunan

Harianjogja.com, BANTUL—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, proses pengadaan tidak lagi dipandang sekadar urusan administratif, tetapi menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, saat membuka Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (5/8/2026).

"Intinya pengadaan itu bukan sebagai proses administratif belaka atau proses clerical, tapi proses yang menentukan keberhasilan pembangunan baik pusat dan daerah. Gagasan sebesar apa pun itu akan sia-sia, enggak akan terimplementasi dengan baik, karena ujung tombaknya ada di pengadaan barang/jasa pemerintah," ujar Patria.

Pengadaan Dinilai Menentukan Keberhasilan Program Prioritas

Patria menilai seluruh program prioritas pemerintah sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, ide maupun kebijakan pembangunan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaan pengadaannya tidak berjalan dengan baik.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan GPFE 2026 yang tetap mampu menarik antusiasme tinggi dari pelaku usaha maupun perwakilan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) meski pemerintah tengah melakukan berbagai langkah efisiensi.

Patria berharap GPFE tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu menghasilkan komitmen berkelanjutan yang diwujudkan melalui pelaksanaan pengadaan yang efektif dengan prinsip value for money.

LKPP Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital

Dalam kesempatan itu, Patria menyoroti keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menjelaskan regulasi yang mewajibkan alokasi 40 persen pengadaan bagi UMKM dinilai sudah memadai. Namun, LKPP tetap berupaya memperluas partisipasi pelaku usaha kecil mengingat kontribusinya yang terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi.

Tantangan terbesar yang masih dihadapi, lanjut Patria, adalah kemampuan UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.

"UMKM itu yang pertama adopsi digitalnya masih PR ya. Artinya tidak semua UMKM itu langsung ready go digital. Kami berharap dengan digitalisasi di ekosistem yang baik, onboard ke dalam sistem digital pemerintah juga semakin mudah," jelasnya.

Platform Pengadaan Dibuat Lebih Ramah bagi UMKM

Untuk mempercepat transformasi digital, LKPP terus mengembangkan platform pengadaan yang berorientasi pada pengguna (user-centric) sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Patria menilai kualitas produk UMKM saat ini sudah mampu bersaing. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pembelian ulang (repeat order) oleh dinas maupun instansi pemerintah terhadap produk UMKM.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari karena pasar pengadaan pemerintah terus bergerak menuju sistem elektronik.

"Hari ini UMKM memang harus go digital karena pasarnya ada di digital. Sekarang dari waktu ke waktu pengadaan secara digital terus meningkat. Kalau kita di luar atau offline, makin tidak ada tempat karena kami menargetkan digitalisasi itu 100 persen. Keuntungannya, pasar mereka akan terus terbuka lebar, bukan hanya untuk pemerintah tapi juga sektor nonpemerintah," pungkas Patria.

GPFE 2026 Perkuat Kolaborasi Pengadaan Nasional

Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 digelar pada 5–7 Agustus 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, dengan mengusung tema "Pengadaan Strategis untuk Percepatan Program Prioritas Nasional."

Memasuki penyelenggaraan ke-11, GPFE menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, penyedia barang dan jasa, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih efektif, transparan, inovatif, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.