Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Jogja Tuntut Evaluasi MBG hingga Militerisme

Harianjogja.com, JOGJA—Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di DIY menggelar aksi di halaman Gedung DPRD DIY untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026). Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pelibatan militer dalam urusan sipil.

Selain mengevaluasi program pemerintah, mahasiswa menyuarakan kritik terkait komunikasi pejabat negara dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Aksi yang diikuti mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut membuat Jalan Malioboro di depan gedung dewan dipadati massa.

Pantauan Harian Jogja, massa HMI menjadi kelompok pertama yang mendatangi Gedung DPRD DIY sekitar pukul 12.00 WIB. Puluhan mahasiswa mengenakan atribut hitam dan membawa bendera hijau hitam berlambang HMI.

Tak lama kemudian, mahasiswa UGM turut berdatangan. Mereka mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa banner bertuliskan Yogyakarta Melawan.

Massa UII menyusul dengan mengenakan jas almamater biru. Jumlah mahasiswa dari kampus tersebut tampak lebih banyak dibandingkan kelompok HMI dan UGM.

Mahasiswa Soroti Anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu yang diangkat meliputi kasus keracunan dalam program MBG, kebakaran hutan yang masih melanda Kalimantan, serta penggunaan anggaran untuk berbagai program pemerintah.

Mahasiswa mengkritik alokasi anggaran untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara sehingga perlu dievaluasi.

Selain itu, massa aksi menyoroti komunikasi pemerintah, khususnya komunikasi Presiden yang mereka nilai kerap merendahkan rakyat. Pelibatan militer dalam ranah sipil dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan.

Ini 7 Tuntutan Mahasiswa UII di DPRD DIY
Dalam keterangan tertulisnya, massa UII menyampaikan tujuh tuntutan terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan tersebut mencakup kebijakan lingkungan, program strategis nasional, tata kelola BBM bersubsidi, komunikasi pemerintah, hingga persoalan HAM.

Berikut tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa UII:

1. Evaluasi penanganan karhutla. Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
2. Evaluasi program strategis nasional. Mahasiswa menuntut moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Transparansi BBM bersubsidi. Mereka meminta adanya regulasi yang menjamin transparansi pengadaan dan tata kelola bahan bakar minyak bersubsidi di setiap daerah di Indonesia.
4. Perbaikan komunikasi pemerintah. Mahasiswa menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah, terutama komunikasi Presiden yang mereka nilai kerap merendahkan rakyat.
5. Restrukturisasi kabinet. Mereka meminta restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan anggaran negara.
6. Penghentian militerisme. Mahasiswa menuntut penghentian militerisme, terutama pelibatan militer dalam urusan sipil.
7. Penegakan proses peradilan HAM. Mereka meminta penegakan proses peradilan HAM untuk 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Tujuh tuntutan tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua DPRD DIY Temui Massa Aksi
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menemui mahasiswa yang berkumpul di halaman gedung dewan. Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan menilai evaluasi masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar setelah dua tahun masa kepemimpinan berjalan.

"Sudah dua tahun berlalu pemerintahan kali ini, maka menjadi wajar kalau rakyat memberikan evaluasi," kata Nuryadi di hadapan massa aksi.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak berujung pada kerusuhan. Ia menyebut mahasiswa sebagai generasi yang kelak akan menggantikan para pemimpin saat ini.

"Pesan kita adalah jangan terjadi kerusuhan. Bagaimanapun mahasiswa adalah pada saat nanti akan menggantikan kita semua, maka sampaikanlah aspirasi itu dengan cara benar," ujarnya.

Nuryadi mengatakan aksi mahasiswa di Jogja juga menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan yang berlangsung di Jakarta. Ia mengaku hadir bersama anggota DPRD DIY lainnya untuk menemui mahasiswa sekaligus mendengarkan tuntutan mereka.

"Saya bersama kalian, untuk menemani aspirasi kalian. Maka berjuang terus bersama-sama sampai negara ini menjadi baik," ucapnya.

Hingga pukul 13.30 WIB, mahasiswa dari HMI, UGM, dan UII masih berkumpul di halaman Gedung DPRD DIY. Di tengah cuaca terik, mereka bergantian menyampaikan orasi mengenai berbagai persoalan yang menjadi sorotan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.