4.278 Anak di Sleman Tak Sekolah, Gandheng ATS Resmi Diluncurkan

Harianjogja.com, SLEMAN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman meluncurkan Gandheng ATS (Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah) untuk memperkuat upaya penanganan anak tidak sekolah (ATS). Langkah ini dilakukan setelah hasil verifikasi dan validasi menunjukkan sebanyak 4.278 anak usia 6–18 tahun di Kabupaten Sleman tercatat belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.

Data tersebut berasal dari hasil verifikasi dan validasi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah atau drop out, serta telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Gandheng ATS Gunakan Sistem Peringatan Dini

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, menjelaskan Gandheng ATS dikembangkan sebagai aplikasi berbasis Early Warning System (EWS) untuk memperkuat tata kelola penanganan anak tidak sekolah.

Menurutnya, persoalan ATS tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja sehingga dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif, terpadu, adaptif, dan berkelanjutan. Karena itu, Gandheng ATS dirancang sebagai instrumen kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar program di lingkungan Dinas Pendidikan.

Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2024.

Mustadi menjelaskan, Gandheng ATS dibangun dengan tiga strategi utama, yakni:

Penguatan regulasi melalui standar operasional pelayanan rujukan terpadu.
Penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi data.
Pengembangan sistem monitoring digital berbasis Early Warning System (EWS).
EWS Deteksi Dini Risiko Putus Sekolah

Melalui sistem tersebut, sekolah bersama Dinas Pendidikan dapat mengidentifikasi lebih cepat siswa yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Sistem memantau kehadiran peserta didik beserta sejumlah indikator yang berkaitan dengan risiko putus sekolah.

"Jika seorang murid terindikasi sering absen atau berpotensi putus sekolah, EWS secara otomatis mengirimkan notifikasi alert kepada pihak sekolah dan dinas," kata Mustadi dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).

Setelah sistem mendeteksi adanya indikasi, petugas akan melakukan pemetaan untuk mengetahui penyebab utama yang dihadapi anak tersebut. Faktor yang ditelusuri meliputi kondisi ekonomi, keluarga, hingga kesehatan.

Hasil verifikasi kemudian menjadi dasar pemberian rujukan kepada instansi terkait agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Seluruh proses penanganan selanjutnya dipantau dan dievaluasi secara real-time melalui sistem.

Penanganan ATS Libatkan Banyak Pihak

Mustadi menegaskan penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kapanewon, kalurahan, satuan pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, hingga masyarakat.

Ia berharap Gandheng ATS berkembang menjadi gerakan bersama yang mengusung filosofi Andhum Handarbeni, yakni rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan anak-anak di Sleman.

"Gandheng ATS merupakan respons kebijakan atas kebutuhan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan adaptif. Kami mengusung filosofi Andhum Handarbeni, berbagi rasa, memiliki, dan bertanggung jawab bersama demi mewujudkan Sleman bebas ATS," ucapnya.

 Intervensi Tepat Sasaran

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut peluncuran Gandheng ATS dan berharap aplikasi tersebut mampu mengidentifikasi penyebab anak tidak sekolah secara lebih akurat sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

"Saya berharap aplikasi ini benar-benar bisa mendeteksi akar masalahnya, apakah karena ekonomi, keluarga, atau kesehatan," kata Harda.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Kita juga harus memastikan mutu pendidikan di sekolah nonformal atau PKBM sama baiknya dengan sekolah reguler," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.