Jelang Appraisal SQTDP, Borobudur Highland Tambah Infrastruktur

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pengembangan Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) memasuki tahap penting menjelang appraisal program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP). Empat infrastruktur dasar diprioritaskan untuk memastikan kawasan Borobudur Highland semakin siap dikembangkan dan menarik investasi.

Langkah tersebut dibahas dalam kunjungan lapangan dan diskusi strategis bersama World Bank serta sejumlah kementerian/lembaga terkait di De Loano Glamping pada 10 Agustus 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan kawasan sebelum memasuki tahapan appraisal SQTDP.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta jajaran BPOB.

Empat Infrastruktur Dasar Borobudur Highland

Plt. Direktur Utama BPOB, Yusuf Hartanto, mengatakan empat program infrastruktur dasar yang diajukan memiliki peran penting dalam mempercepat pengembangan kawasan Borobudur Highland.

BPOB mengusulkan pembangunan tersebut melalui skema pembiayaan pinjaman/hibah luar negeri dalam program SQTDP. Empat program prioritas itu mencakup akses jalan, jembatan, jaringan jalan internal, serta penyediaan air bersih.

"Seluruh usulan ini telah melalui tahapan verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR pada tahun 2024, mencakup kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, serta dokumen lingkungan," ujar Yusuf Hartanto.

Adapun empat program infrastruktur dasar yang diusulkan BPOB meliputi, peningkatan akses jalan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer; pembangunan jembatan akses utama sepanjang 53,5 meter; pengembangan jaringan jalan internal sepanjang 7 kilometer; pembangunan sistem penyediaan air bersih.

Kesiapan teknis tersebut mendapat apresiasi dari perwakilan World Bank. Dalam pembahasan, penentuan skala prioritas dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan memberikan dampak yang cepat dan luas.

"Kami menyarankan pemilihan subproyek dengan dampak tinggi yang dapat menghasilkan quick wins," ungkap perwakilan tim teknis World Bank dalam forum diskusi tersebut.

Menurut World Bank, pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya diperlukan untuk mendukung operasional kawasan. Infrastruktur juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap integrasi ekonomi masyarakat lokal.

"Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya mendongkrak operasional kawasan, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi masyarakat lokal secara nyata," ungkap perwakilan tim teknis World Bank dalam forum diskusi tersebut.

BPOB Bidik Investasi Rp1,5 Triliun

Kesiapan infrastruktur menjadi bagian penting dari rencana pengembangan Borobudur Highland yang diproyeksikan mampu menarik investasi hingga Rp1,5 triliun.

Yusuf Hartanto mengatakan aksesibilitas fisik, pasokan air bersih, dan jaringan listrik menjadi prasyarat utama yang dinantikan para investor potensial.

Saat ini, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut baru ditopang investasi skala mikro dengan nilai di bawah Rp2 miliar serta kolaborasi bersama pelaku wisata desa.

"Dengan infrastruktur yang matang, kita siap menaikkan kelas investasi menuju skala makro," tambahnya.

Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu tahapan penting sebelum pengembangan kawasan bergerak menuju skala investasi yang lebih besar.

Selaras Perencanaan Nasional

Selain kesiapan teknis, sinkronisasi dengan perencanaan nasional turut menjadi perhatian dalam persiapan pengembangan Borobudur Highland.

Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan tetap sejalan dengan berbagai dokumen perencanaan pemerintah. Keselarasan tersebut mencakup RPJPN, RPJMN, dan RKP.

"Termasuk RPJPN, RPJMN, dan RKP. Kawasan Otoritatif BPOB merupakan usulan sentral dalam kerangka Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan," ujar perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.

Sinkronisasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan pembangunan Borobudur Highland dengan arah pengembangan destinasi pariwisata nasional.

Pengembangan infrastruktur di kawasan otoritatif BPOB juga diarahkan agar manfaat ekonominya tidak berhenti di dalam kawasan Borobudur Highland. Integrasi infrastruktur diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kawasan penyangga Gelang Projo yang meliputi Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.