Mahasiswa Jogja Gelar Demo di Simpang Empat Gramedia, Ini Tuntutannya

Harianjogja.com, JOGJA— Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di Simpang Empat Gramedia, Kota Jogja, Selasa (1/9/2026) sore. Massa berjalan kaki dari UGM dan tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB dengan membawa sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus tuntutan perubahan kepemimpinan nasional.

Perwakilan UGM, Mesa, mengatakan berbagai persoalan yang menjadi sorotan massa akhirnya mengerucut pada kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, banyaknya persoalan yang dinilai terjadi membuat massa memilih menyederhanakan tuntutan dengan menjadikan perubahan terhadap rezim sebagai tuntutan utama.

"Daripada kita punya banyak tuntutan mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan karena akar permasalahannya yaitu satu: rezim hari ini. Maka dari itu, kami merasa rezim hari ini harus diturunkan," kata Mesa di sela aksi.

Menurut Mesa, aksi tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dimaksudkan untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang tidak dapat turun langsung ke jalan.

Ia menjelaskan Simpang Empat Gramedia dipilih karena merupakan salah satu titik vital di Kota Jogja. Massa berharap aspirasi yang disampaikan dapat mewakili masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti aksi secara langsung.

"Harapannya, apa yang diaspirasikan dan menjadi keresahan ini juga bisa mewakili orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi karena tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, kebijakan, regulasi, dan banyak pengabaian negara terhadap masyarakat," jelasnya.

Soroti Bencana hingga Program Pemerintah

Selain membawa tuntutan perubahan kepemimpinan, massa aksi juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Beberapa isu yang disoroti antara lain tata kelola penanganan bencana, pengelolaan sumber daya alam, anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.

Perwakilan mahasiswa UPN, Risyad, mengatakan persoalan penanganan bencana menjadi salah satu contoh yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan prioritas pemerintah.

Ia menyinggung sejumlah bencana yang terjadi di Sumatra, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

"Sebenarnya berbicara menghentikan kolonialisme di Indonesia itu hari ini berbicara bagaimana pemerintah mengatur tata kelola penanganan bencana, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan. Kemudian bagaimana prioritas negara lebih mengutamakan isu yang dirasakan kaum elite pada sektor energi dan pertambangan," ujar Risyad.

Sementara itu, Mesa turut menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Menurut dia, alokasi anggaran tersebut perlu dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan lain, termasuk pendidikan dan penanganan bencana yang dinilainya masih membutuhkan perhatian.

Ia juga mengkritik sejumlah janji politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya belum terealisasi, termasuk terkait pendidikan, bahan bakar minyak (BBM), dan transportasi publik.

"Anggaran kebencanaan masih minim, padahal Indonesia tahun ini mengalami setidaknya empat bencana besar. Subsidi untuk masyarakat yang sebelumnya dijanjikan Prabowo-Gibran, anggaran pendidikan gratis, BBM gratis, transportasi publik gratis, semuanya kebohongan," katanya.

Hingga pukul 19.00 WIB, massa mahasiswa dan elemen masyarakat masih bertahan di Simpang Empat Gramedia. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian serta organisasi masyarakat (ormas).

Aksi mahasiswa tersebut menjadi ruang penyampaian kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus menunjukkan tuntutan perubahan yang dibawa massa di tengah berbagai persoalan nasional yang mereka soroti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.