PHRI DIY Minta Akses Hotel di Malioboro Tetap Lancar saat Uji Coba

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana penataan kawasan Malioboro menuju area yang lebih ramah pejalan kaki mulai memasuki tahap uji coba. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengungkapkan uji coba pedestrian di Malioboro diperkirakan berlangsung pada Oktober atau November 2026 dengan pembatasan kendaraan mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.00 WIB.

Skema tersebut menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan karena berkaitan langsung dengan akses tamu yang menginap di kawasan Malioboro. Meski demikian, PHRI DIY memastikan masih terdapat akses khusus bagi tamu hotel dan kendaraan tertentu selama masa uji coba berlangsung.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan informasi mengenai rencana tersebut telah disampaikan dalam sejumlah forum yang melibatkan Pemerintah Kota Jogja, Dinas Pariwisata Kota Jogja, dan Dinas Perhubungan Kota Jogja.

Menurut dia, salah satu poin yang dibahas adalah pengaturan distribusi barang ke kawasan Malioboro yang direncanakan hanya diperbolehkan hingga pukul 10.00 WIB.

“Penerapannya belum full pedestrian. Yang disampaikan adalah pembatasan mulai pukul 10 pagi sampai 23.00 WIB dan sifatnya masih uji coba,” kata Deddy, Selasa (29/9/2026).

PHRI DIY juga memperoleh penjelasan mengenai mekanisme akses bagi tamu hotel yang berada di kawasan Malioboro. Hotel yang berada di sisi barat dapat diakses melalui jalur sirip barat, sedangkan hotel di sisi timur menggunakan akses dari sirip timur.

Selain itu, kendaraan rombongan atau bus yang menuju hotel dengan area parkir sendiri direncanakan memperoleh fasilitas barcode khusus agar tetap dapat memasuki kawasan tertentu di sekitar Malioboro.

“Informasi yang kami terima, uji coba bisa dilakukan Oktober atau November setelah seluruh persiapan infrastruktur dan masukan dari berbagai pihak dianggap siap,” ujarnya.

Meski mendukung penataan kawasan Malioboro, PHRI DIY mengingatkan perlunya solusi yang tidak menyulitkan wisatawan yang menginap di kawasan tersebut. Kekhawatiran utama pelaku usaha adalah potensi hambatan akses bagi tamu yang datang menggunakan kendaraan pribadi maupun rombongan.

Menurut Deddy, keberhasilan kebijakan pedestrian tidak hanya ditentukan oleh pembatasan kendaraan, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung seperti kantong parkir dan sistem informasi yang mudah dipahami wisatawan.

“Jangan mempersulit tamu masuk ke hotel di kawasan Malioboro. Kantong parkir perlu diperbanyak, infrastrukturnya harus siap, dan informasi kepada masyarakat maupun wisatawan harus jelas,” katanya.

Penataan Malioboro Dilakukan Bertahap

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan rencana penataan Malioboro tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Menurut dia, arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah memastikan seluruh proses berjalan dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Hasto menilai setiap tahapan penataan harus memiliki target yang jelas serta disertai komunikasi intensif dengan warga dan pelaku usaha yang terdampak.

“Arahan Ngarsa Dalem tidak kesusu. Semua harus dihitung secara baik,” ujar Hasto.

Dia menjelaskan pengaturan akses kendaraan pada setiap sirip Malioboro membutuhkan kajian mendalam karena kondisi masing-masing kawasan berbeda. Persiapan lokasi parkir dan pengaturan arus kendaraan juga harus dipastikan matang sebelum kebijakan diterapkan lebih luas.

Menurut Hasto, tahap awal yang dilakukan pemerintah adalah menjalin komunikasi dan rembuk bersama warga, pemilik hotel, serta pelaku usaha yang beroperasi di kawasan Malioboro.

“Yang paling awal adalah rembugan secara mendalam, menjajaki dan membangun komunikasi dengan semua pihak yang terdampak,” katanya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap penataan Malioboro dapat berjalan bertahap tanpa mengganggu aktivitas wisata maupun operasional usaha yang selama ini menjadi penopang ekonomi kawasan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.