Bus Sekolah Gunungkidul Kembali Normal, Ada Tambahan Rp270 Juta
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Proses penyaluran bantuan air bersih ke salah satu bak penampungan air milik warga di Padukuhan Padem, Girikarto, Panggang, Minggu (27/9/2026)./Harian Jogja-David Kurniawan\r\n\r\n\r\n\r\n
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Gunungkidul hingga akhir September 2026 telah berdampak terhadap 92.055 jiwa. Kapanewon Tepus menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, yakni mencapai 24.875 jiwa.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winarta, mengatakan penyaluran bantuan air bersih masih terus dilakukan. Bantuan tidak hanya bersumber dari anggaran BPBD maupun kapanewon, tetapi juga berasal dari pihak ketiga.
Hingga akhir September, lebih dari 3.000 tangki air bersih telah disalurkan. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter.
“Masih berlangsung, malahan untuk penyaluran bantuan kita dapat tambahan anggaran 5.000 tangki dari pemkab melalui Belanja Tak Terduga [BTT],” kata Edy, Rabu (30/9/2026).
70 Kalurahan Terdampak Kekeringan
Edy menjelaskan kekeringan telah melanda 70 kalurahan yang tersebar di 351 padukuhan. Secara keseluruhan, terdapat 28.032 keluarga dengan total 92.055 jiwa yang terdampak krisis air bersih.
Dari sejumlah wilayah terdampak, Kapanewon Tepus menjadi daerah dengan jumlah warga yang mengalami krisis air bersih paling banyak.
“Di Kapanewon Tepus ada 24.875 jiwa yang mengalami krisis air bersih,” katanya.
Setelah Tepus, wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar berikutnya adalah Kapanewon Panggang dengan 13.893 jiwa. Kemudian Kapanewon Purwosari dengan 8.938 jiwa dan Kapanewon Girisubo sebanyak 8.764 jiwa.
Sementara itu, Kapanewon Playen hingga kini belum menerima penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
“Untuk Kapanewon Playen belum ada penyaluran bantuan air bersih ke masyarakat,” kata Edy.
Status Siaga Darurat Diperpanjang
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan pemerintah telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan.
Status tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026. Awalnya, status siaga darurat dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026, tetapi kemudian diperpanjang hingga akhir November karena kemarau diprediksi masih berlangsung sampai dasarian pertama November.
“Dengan diberlakukannya status siaga darurat kekeringan kita bisa mengakses BTT milik pemkab. Untuk droping juga sudah ada tambahan anggaran sebanyak 5.100 tangki,” katanya.
Dengan tambahan anggaran tersebut, penyaluran air bersih akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang masih mengalami krisis air akibat kemarau.
Droping Air Direncanakan hingga November
Purwono mengatakan bantuan air bersih direncanakan tetap disalurkan hingga akhir November. Kebijakan tersebut mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai berlangsungnya musim kemarau hingga dasarian pertama November.
Menurut dia, penyaluran air bersih tidak langsung dihentikan ketika musim hujan mulai tiba. Hal itu karena persediaan air yang dimiliki masyarakat belum tentu langsung mencukupi pada awal musim hujan.
“Awal musim hujan, bantuan masih tetap disalurkan karena stok yang dimiliki warga belum banyak. Makanya, kami rencanakan droping dilaksanakan sampai akhir November,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa.
Nanang Hendarno resmi menjadi Dirut Telkom menggantikan Dian Siswarini. Simak profil dan susunan terbaru Direksi serta Komisaris Telkom.
Jadwal KRL Jogja-Solo 1 Oktober 2026 tersedia 15 perjalanan dari Jogja ke Palur. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Antrean Ketapang-Gilimanuk mencapai 17 km. ASDP mengoperasikan 26 kapal, tetapi kapasitas dermaga masih menjadi kendala.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyebut 138 orang jadi tersangka karhutla dan 68 perusahaan telah disegel.