Bahlil Rangkap Jabatan Jadi Menko dan Menteri ESDM, Ini Sorotan Pengamat

Harianjogja.com, SLEMAN— Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi perhatian dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Posisi tersebut membuat Bahlil menjalankan fungsi koordinasi sekaligus tetap memimpin kementerian teknis yang berada dalam lingkup sektor terkait.

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Dalam keputusan itu, Bahlil tetap menduduki posisi Menteri ESDM. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.

Pengamat politik sekaligus Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Arya Budi, menilai posisi ganda tersebut tidak lazim dalam struktur kabinet.

“Naiknya Bahlil menjadi Menko dan tanpa melepas posisi Menteri Sektoral Energi itu menjadi salah satu fitur yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Arya dihubungi, Kamis (1/10/2026) malam.

Rangkap Jabatan Bahlil Dinilai Berbeda

Menurut Arya, seorang menteri sektoral yang kemudian diangkat menjadi menteri koordinator biasanya akan meninggalkan jabatan sebelumnya. Karena itu, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dinilai memiliki karakter yang berbeda dari situasi ketika seorang Menko sementara menggantikan menteri lain karena pejabat terkait berhalangan.

Rangkap jabatan tersebut kemudian tidak hanya dilihat dari sisi administratif. Arya membaca keputusan Presiden Prabowo dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya penataan ulang kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Ia mengaitkan keputusan tersebut dengan upaya Presiden Prabowo mengorganisasikan kembali koalisi pemerintah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Arya juga mencermati komposisi kabinet sebelum reshuffle. Pada susunan sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik berada pada posisi menteri koordinator.

“Reshuffle bagian dari reorganizing koalisi, mengorganisasikan lagi koalisi,” katanya.

Menurut dia, posisi Bahlil juga dapat dibaca dalam konteks upaya pemerintah menata kembali hubungan politik dengan partai-partai koalisi.

Pemerintah Satukan Hilirisasi dan Transisi Energi

Di sisi lain, Bahlil menyatakan kesiapannya menjalankan dua tanggung jawab tersebut. Pemerintah menjelaskan hilirisasi dan transisi energi ditempatkan dalam satu koordinasi karena keduanya memiliki keterkaitan erat, terutama dengan sektor ESDM.

Kementerian ESDM menyebut penyatuan koordinasi itu diarahkan agar agenda hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih berada dalam satu payung koordinasi. Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM bersamaan dengan amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil juga menyatakan pelaksanaan dua jabatan tersebut akan mengikuti kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.

Dengan susunan baru itu, Bahlil kini menjalankan dua fungsi dalam pemerintahan, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Sementara itu, keputusan tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.