Pemkab Gunungkidul Siapkan Sterilisasi Monyet Ekor Panjang, Pemberian Pakan Dihentikan

David Kurniawan
David Kurniawan Selasa, 20 Oktober 2026 16:17 WIB
Pemkab Gunungkidul Siapkan Sterilisasi Monyet Ekor Panjang, Pemberian Pakan Dihentikan

Monyet Ekor Panjang - ilustrasi/Antara

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyiapkan program sterilisasi monyet ekor panjang untuk menekan pertumbuhan populasi sekaligus mengurangi konflik dengan manusia. Rencana ini menjadi opsi baru setelah program pemberian pakan yang berjalan sejak 2023 dinilai belum efektif mencegah kerusakan lahan pertanian dan permukiman warga.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul kini mematangkan konsep penanganan konflik antara manusia dan monyet ekor panjang. Salah satu opsi yang disiapkan adalah vasektomi terhadap monyet pejantan alfa atau pemimpin kawanan.

Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto, mengatakan pemberian pakan untuk monyet ekor panjang akan dihentikan mulai tahun depan. Program tersebut dinilai belum mampu menekan konflik, terutama yang melibatkan petani.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah menyiapkan opsi sterilisasi pejantan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah perkembangbiakan monyet betina dalam kawanan yang dipimpin pejantan yang telah disterilisasi.

“Program sterilisasi menjadi opsi yang akan ditempuh untuk mengurangi populasi,” kata Adinoto, Selasa (20/10/2026).

Konsep Sterilisasi Monyet Masih Dibahas

Adinoto mengatakan rencana sterilisasi masih dimatangkan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Manusia (BKSDA) DIY, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pembahasan antara lain mencakup metode penangkapan monyet dan jumlah yang akan menjadi sasaran program. Salah satu metode yang muncul dalam pembahasan awal adalah penggunaan jebakan, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum ditetapkan.

“Kalau informasi awal, cara menangkap dilakukan dengan menggunakan jebakan. Tapi, konsep pastinya masih harus didiskusikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Menurut Adinoto, program pemberian pakan telah berjalan sejak 2023 sebagai upaya mengurangi potensi konflik antara monyet dan manusia. Pada tahun ini, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp160 juta untuk menyediakan 800 kuintal singkong dan 560 sisir pisang per bulan.

Namun, program tersebut tidak akan dilanjutkan mulai tahun depan karena dinilai kurang efektif. Kasus perusakan lahan pertanian dan area permukiman warga masih terjadi meskipun pemberian pakan telah dilakukan.

Adinoto juga menyebut program tersebut memengaruhi perilaku kawanan monyet. Ketika pakan belum diberikan, monyet dinilai lebih impulsif dan mudah marah sehingga berpotensi menyerang atau merusak area di sekitarnya.

“Makanya ada penolakan dari warga agar lahanya tidak dijadikan tempat untuk pemberian pakan. Karena, saat pakan belum datang, kawanan lebih cepat marah sehingga melakukan perusakan,” katanya.

Populasi Monyet Diperkirakan Lebih dari 1.000 Ekor

Kepala DLH Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan populasi monyet ekor panjang di wilayahnya diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ekor. Area koloni tersebar di hampir 80 kalurahan di Bumi Handayani.

Menurut Edy, pemerintah telah berupaya mengurangi potensi kerusakan dengan menyediakan pakan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya menghentikan gangguan terhadap lahan milik warga.

“Sudah ada upaya penanggulangan dengan memberikan pakan agar tidak merusak lahan, tapi kasus perusakan masih terjadi hingga sekarang,” katanya.

Mantan Kepala Satpol PP tersebut menegaskan pengurangan populasi tidak dapat dilakukan dengan membunuh monyet karena bertentangan dengan aturan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Membunuh monyet dilarang karena malah akan menimbulkan masalah baru. Makanya kami sudah berkoordinasi dengan UGM untuk mencoba sejumlah cara agar populasinya bisa ditekan,” katanya.

Pemkab Gunungkidul pun masih mengkaji pendekatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi monyet ekor panjang sekaligus mengurangi konflik dengan masyarakat. Sterilisasi menjadi salah satu opsi yang dibahas, sementara metode dan pelaksanaannya masih menunggu pematangan bersama pihak terkait.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online