Pakar UMY Ungkap Tantangan Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Harianjogja.com, JOGJA— Komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan ketika pesan kebijakan yang disampaikan pemerintah tidak selalu sejalan dengan pengalaman masyarakat. Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Filosa Gita Sukmono menilai pemerintah perlu membangun pemahaman bersama dengan publik, bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan.

Tantangan tersebut menjadi perhatian di tengah hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis pada Oktober 2026. Survei terhadap 1.142 responden masyarakat umum itu menunjukkan 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, temuan survei tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh respons negatif masyarakat disebabkan oleh komunikasi pemerintah. Persepsi publik juga dipengaruhi substansi kebijakan dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Filosa menjelaskan, pemerintah perlu memahami bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat belum tentu diterima dengan makna yang sama. Perbedaan pengalaman, kepentingan, kondisi sosial, dan pandangan politik membuat setiap orang dapat memiliki penilaian berbeda terhadap kebijakan yang sama.

“Pesan yang disampaikan komunikator belum tentu dimaknai sama oleh penerimanya,” ujarnya dikutip dari Humas UMY, Rabu (21/10/2026).

Teori Stuart Hall Menjelaskan Perbedaan Pemaknaan Publik

Filosa menggunakan teori Encoding/Decoding yang diperkenalkan Stuart Hall untuk menjelaskan bagaimana pesan pemerintah diterima masyarakat. Dalam teori tersebut, proses komunikasi tidak berhenti ketika komunikator menyampaikan pesan, tetapi berlanjut ketika khalayak menafsirkan pesan berdasarkan latar belakang dan pengalamannya.

Dalam konteks pemerintahan, proses encoding terjadi ketika pemerintah membentuk pesan kebijakan dan menyampaikannya melalui berbagai saluran komunikasi. Sementara itu, masyarakat melakukan decoding dengan menafsirkan pesan tersebut berdasarkan pengalaman hidup, kepentingan, kondisi sosial, dan pandangan politik masing-masing.

Perbedaan pemaknaan ini membuat pesan yang dimaksudkan pemerintah tidak selalu menghasilkan respons sesuai harapan. Karena itu, keberhasilan komunikasi publik tidak cukup diukur dari seberapa luas informasi disebarkan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memahami dan meresponsnya.

Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Menurut Filosa, tantangan komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa dilepaskan dari substansi kebijakan yang diambil. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan secara bersamaan, yakni kualitas kebijakan dan cara pemerintah mengomunikasikannya kepada masyarakat.

“Kebijakan pemerintah memiliki dua dimensi, yaitu substansi kebijakan itu sendiri dan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah mungkin memiliki tujuan positif ketika menetapkan kebijakan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mendorong efisiensi anggaran. Namun, masyarakat akan menilai kebijakan tersebut berdasarkan dampak yang benar-benar mereka rasakan.

Ketika pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas sehari-hari, masyarakat dapat berada pada posisi negotiated reading. Dalam konsep tersebut, masyarakat memahami tujuan pesan yang disampaikan pemerintah, tetapi tidak sepenuhnya menerima penerapannya.

“Ketika sebuah kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas sehari-hari, masyarakat bisa berada pada posisi negotiated reading,” jelasnya.

Dengan demikian, perbedaan respons masyarakat tidak selalu berarti mereka gagal memahami pesan pemerintah. Masyarakat bisa saja memahami tujuan kebijakan, tetapi tetap mempertanyakan kesesuaian antara tujuan tersebut dan pelaksanaannya.

Kritik terhadap Kebijakan Tidak Selalu Berarti Menolak Presiden

Filosa mengingatkan agar kritik masyarakat tidak langsung ditafsirkan sebagai penolakan terhadap kepemimpinan. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian dari keterlibatan publik dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat menerima pesan pemerintah secara penuh, menerima sebagian dengan sejumlah catatan, atau menolak kerangka pemaknaan yang ditawarkan.

“Seseorang bisa saja mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi tidak setuju dengan kebijakan ekonomi atau pendidikan tertentu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap seorang pemimpin tidak selalu berarti persetujuan terhadap seluruh kebijakannya. Masyarakat dapat memiliki pandangan berbeda mengenai kebijakan ekonomi, pendidikan, maupun bidang lainnya tanpa harus menolak kepemimpinan secara keseluruhan.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan perlu dipahami sebagai bagian dari evaluasi demokratis. Respons kritis masyarakat tidak selalu dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menyimpulkan adanya penurunan legitimasi politik.

Kesenjangan antara Pernyataan Pemerintah dan Realitas Publik

Persoalan komunikasi muncul ketika narasi pemerintah berbeda dengan kondisi yang dialami masyarakat. Menurut Filosa, jarak tersebut dapat memunculkan kesenjangan pemaknaan yang tidak cukup diselesaikan dengan menambah informasi.

“Ketika komunikasi pemerintah tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, yang muncul bukan hanya persoalan kurangnya informasi, tetapi juga kesenjangan pemaknaan antara pemerintah dan publik,” ujarnya.

Ia mencontohkan situasi ketika pemerintah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi membaik, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dapat menilai pesan pemerintah secara berbeda karena pengalaman yang mereka rasakan tidak sejalan dengan pernyataan tersebut.

Filosa menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan lisan atau pesan yang disampaikan pemerintah. Konsistensi antara komunikasi, tindakan nyata, dan pengalaman masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membentuk kepercayaan.

“Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui apa yang pemerintah katakan, tetapi juga melalui kesesuaian antara pernyataan pemerintah, tindakan nyata, dan pengalaman masyarakat,” tegasnya.

Pakar UMY Dorong Pemerintah Bangun Dialog dengan Publik

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Filosa mendorong pemerintah mengubah pendekatan komunikasi dari sekadar penyampaian informasi menjadi proses dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman dan pandangannya.

“Pemerintah perlu mengubah orientasi komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun kesepahaman dengan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memahami bagaimana masyarakat menerima kebijakan, menyediakan ruang bagi kritik, dan memastikan pesan yang disampaikan sejalan dengan tindakan di lapangan. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki pengalaman dan penilaian terhadap kebijakan publik.

Meski demikian, Filosa mengingatkan bahwa komunikasi tidak dapat menjadi pengganti bagi kualitas kebijakan itu sendiri. Perbaikan komunikasi perlu berjalan beriringan dengan evaluasi substansi dan pelaksanaan kebijakan.

“Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan kebijakan yang bermasalah,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.