Diskusi Buku Hasrat Kekuasaan, Yuni Soroti APBD dan Danais DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Diskusi buku Hasrat Kekuasaan dan Erosi Demokrasi di DPRD DIY menjadi ruang untuk membahas hubungan literasi, kebijakan publik, dan dinamika demokrasi. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, juga memaparkan kondisi anggaran daerah, termasuk proyeksi penurunan APBD DIY pada 2027 dan kenaikan Dana Keistimewaan (Danais).

Diskusi yang digelar Jumat (23/10/2026) itu merupakan hasil kolaborasi Sastra Bulan Purnama (SBP), Tonggak Pustaka, DPRD DIY, Abidin Fikri Pandjialam Foundation, serta Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS).

Rangkaian acara dipandu Maria Kadarsih dan dibuka secara resmi oleh Yuni Satia Rahayu, anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan. Pengantar penyelenggara disampaikan Ons Untoro bersama Abidin Fikri, diselingi pembacaan puisi oleh Savitri Damayanti dan Nunung Rieta.

Sesi diskusi dipandu akademisi UKI Jakarta, Sinta Herindrasti, MA, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Profesor PM Laksono dan Indro Suprobo selaku editor, penulis, sekaligus penerjemah.

Literasi untuk Menguji Kebijakan Publik

Yuni Satia Rahayu menekankan pentingnya menghidupkan tradisi literasi dan ruang diskusi di tengah dinamika kebangsaan. Menurutnya, tema buku tersebut relevan untuk menguji kebijaksanaan para pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Buku ini menjadi referensi kita untuk melihat kembali apakah para pengambil kebijakan, baik di pemerintah pusat maupun daerah," kata Yuni.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa itu juga menyoroti pentingnya menjembatani pandangan generasi tua dengan aspirasi anak muda yang memiliki mimpi besar bagi masa depan Indonesia.

APBD DIY 2027 Diproyeksikan Turun

Selain membahas literasi dan demokrasi, Yuni yang pernah menjabat Wakil Bupati Sleman itu memaparkan kondisi keuangan DIY. Ia membandingkan postur APBD DIY yang berkisar Rp5 triliun dengan APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp90 triliun.

Yuni memproyeksikan APBD DIY pada 2027 berpotensi turun menjadi sekitar Rp4,7 triliun. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi akibat efisiensi alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Di tengah proyeksi tersebut, terdapat kepastian kenaikan Danais. Setelah menerima alokasi Rp1 triliun pada tahun ini, Danais dipastikan meningkat menjadi Rp1,6 triliun pada tahun depan.

Menurut Yuni, kenaikan Danais dirancang untuk menopang pelestarian budaya serta program pemberdayaan di tingkat kelurahan dan desa.

Besaran bantuan berbasis Danais juga mengalami peningkatan. Bantuan sebesar Rp100 juta per desa/kelurahan pada tahun lalu naik menjadi Rp120 juta tahun ini dan dirancang mencapai Rp150 juta per desa pada tahun depan.

Untuk wilayah perkotaan, program tersebut difokuskan pada penanganan stunting. Sementara itu, empat kabupaten di DIY diarahkan pada reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Pemotongan Dana Desa Berdampak pada Infrastruktur

"Dampak signifikan dari pemotongan Dana Desa secara nasional. Sejumlah desa besar di Sleman mengalami penurunan alokasi anggaran secara drastis," katanya.

Condongcatur, Maguwoharjo, dan Caturtunggal yang sebelumnya menerima alokasi sekitar Rp2,7 miliar hingga Rp2,8 miliar per tahun, kini memperoleh anggaran dalam kisaran Rp373 juta per tahun.

Menurut Yuni, keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan desa.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.