PSI Kota Jogja Bereaksi Atas Insiden Penurunan Foto Wapres Gibran di DPRD DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY menuai tanggapan dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Jogja, Heri Nugroho. Dia menyayangkan tindakan sekelompok aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY tersebut.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (4/11/2026), ketika massa memasuki Ruang Banggar DPRD DIY untuk membacakan pernyataan sikap dan melakukan audiensi dengan jajaran DPRD DIY.

Foto Gibran yang terpasang di ruangan tersebut diturunkan sesaat setelah massa memasuki ruang rapat. Setelah rangkaian penyampaian aspirasi dan audiensi selesai, foto Wakil Presiden itu kembali dipasang.

"Kami merasa prihatin dan menyesalkan tindakan tersebut. Mengingat Mas Gibran saat ini masih Wakil Presiden yang menjabat sah,"kata Heri Nugroho dalam siaran pers, Minggu (8/11/2026).

Oleh karena itu Heri meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut dia, penyampaian aspirasi tetap perlu memperhatikan aturan dan kepatutan.

"Segala sesuatu tindakan harus sesuai dengan aturan dan kepatutan. Penurunan gambar Wapes yang menjabat menurut saya tidak pantas dan tidak patut dilakukan," tandas Heri.

Dia menambahkan, masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat dengan mengedepankan kesantunan. Menurutnya, penyampaian pendapat sebaiknya tidak disertai tindakan yang mencederai pihak lain.

Sebelumnya penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD DIY menjadi perhatian setelah videonya viral di media sosial, Rabu (4/11/2026). Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menegaskan tindakan tersebut merupakan spontanitas peserta audiensi Forum Kebangsaan DIY, bukan inisiatif pihak dewan.

Peristiwa itu terjadi saat Forum Kebangsaan DIY menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama DPRD DIY. Sejumlah peserta menyuarakan tuntutan mereka, termasuk meminta foto Gibran yang terpasang di ruang Badan Anggaran DPRD DIY diturunkan.

Imam mengatakan permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang peserta. Dia memastikan DPRD DIY tidak merencanakan aksi penurunan foto tersebut.

"Ya, ada ibu-ibu tadi yang berteriak meminta supaya foto Pak Wapres itu diturunkan," kata Imam seusai audiensi.

Sementara itu, perwakilan Forum Kebangsaan DIY sekaligus Ketua Forum Ukhuwah Islam (FUI), Syukri Fadholi, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam audiensi. Mereka meminta mantan Presiden Joko Widodo diadili serta Gibran dimakzulkan atau mengundurkan diri.

Syukri menilai kondisi bangsa saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dalam penyampaian aspirasinya, dia juga menyinggung dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta polemik ijazah Jokowi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.